alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarsurabaya
Home > Politik Sidoarjo
icon featured
Politik Sidoarjo

Gaji Badan Ad Hoc Ikut Ditunda karena Penundaan Tahapan Pilkada

29 Maret 2020, 16: 19: 02 WIB | editor : Agung Nugroho

MASIH KUMPUL: Pelantikan PKD yang dilakukan beberapa waktu lalu

BELUM GAJIAN: Pelantikan PKD yang dilakukan beberapa waktu lalu. (IST)

Share this      

SIDOARJO-Sejumlah pekerjaan dari anggota badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo diputuskan untuk ditunda. Hal itu juga berdampak pada gaji atau insentif yang bakal diterima. Bawaslu ataupun KPU memutuskan untuk juga menunda insentif kepada badan ad hoc.

Di KPU, anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Sekertariat PPK memang sudah sampai dilantik. Serta anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) statusnya juga sudah terpilih dan tinggal menunggu pelantikan.

Mengingat perkembangan virus corona yang kian mengkhawatirkan, KPU memutuskan untuk menunda sejumlah pekerjaan dari panitia ad hoc tersebut. Seperti pelaksanaan verifikasi faktual yang seharusnya dimulai pada 25 Maret lalu.

Karena kewajiban tertunda, maka hak anggota badan ad hoc pun juga terunda. “Gajinya ditunda, sampai kapannya menunggu keputusan lanjutan,” terang Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas, Fauzan Adim.

Harapannya, semua pihak dapat memahami kondisi tersebut. Petugas ad hoc berhak mendapatkan insentif karena memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tak jauh beda, di Bawaslu Sidoarjo juga berlaku demikian. Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menegaskan jika per 31 Maret mendatang Panwaslu Kecamatan dan PKD bakal dinon aktifkan dari pekerjaan. Hal itu juga berdampak pada hak insentif yang bakal diterima. “Untuk bulan maret belum ditunda, tapi bulan setelahnya. Untuk kelanjutnya menunggu perkembangan situasi,” terangnya. (son/nis)

(sb/son/Nug/JPR)

 TOP