alexametrics
Senin, 25 May 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Usai Dilantik, KPU Surabaya Nonaktifkan 155 Panitia Pemilih Kecamatan

28 Maret 2020, 05: 09: 59 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebanyak 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surabaya 2020 yang telah dilantik KPU pada 29 Februari 2020 dinonaktifkan sejak 25 Maret.

Menurut Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, penonaktifan ini sebagai dampak penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. "Mereka dinonaktifkan masa kerjanya sejak 25 Maret 2020 sampai dengan ada perintah lebih lanjut dari KPU RI untuk mengaktifkan kembali," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi.

Tidak hanya penonaktifan PPK, KPU Surabaya juga menunda pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mestinya dijadwalkan pada 22 Mert 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurut dia, penundaan ini menyusul adanya Surat Keputusan KPU RI Nomor 285 Tahun 2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS.

Selain surat tersebut, penundaan aktivitas PPK juga merujuk pada Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Juga, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020. "Penonaktifan sementara ini merupakan konsekwensi dari penundaan tahapan yang juga ditunda. Makanya dinonaktifkan sementara atau penundaan masa kerja," tambah Nur.

Sementara Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Surabaya, Subairi, mengatakan, penonaktifan PPK tersebut merupakan instruksi dari KPU RI berdasasar surat nomor 285. "Dalam surat tersebut disebutkan menunda semua aktiftas tahapan yang dilakukan PPK dan PPS sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut," kata Subairi. (rmt/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP