alexametrics
Senin, 30 Mar 2020
radarsurabaya
Home > Politik Gresik
icon featured
Politik Gresik

Bawaslu Copot Pengawas Pilkada di Duduksampeyan yang Terlibat Parpol

26 Maret 2020, 02: 50: 18 WIB | editor : Wijayanto

PLENO: Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik menggelar rapat pleno membahas keterlibatan pengawas Kelurahan dan desa (PKD) yang menjadi pengurus parpol.

PLENO: Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik menggelar rapat pleno membahas keterlibatan pengawas Kelurahan dan desa (PKD) yang menjadi pengurus parpol. (ABDUL AZIZ QOMAR/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik (Bawaslu) menggelar rapat pleno membahas temuan salah seorang Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) yang teridentifikasi masih pengurus partai politik (parpol).

Komisioner Bawaslu Bidang SDM Maslukhin Musda menyatakan, sebelumnya ada laporan bahwa dua orang anggota PKD di kecamatan Duduksampeyan yang diduga terlibat partai politik dan duduk dalam struktur kepengurusan.

"Dua anggota PKD itu dari Desa Tumapel dan Kawistowindu. Sesuai UU no 10 tahun 2016 UU no 7 th 2017, penyelenggara pemilu tidak boleh terlibat partai politik" terangnya.

Kemudian jajaran Bawaslu melakukan klarifikasi dan penyelidikan terhadap dua anggota PKD di dua desa tersebut. Hasilnya anggota PKD Kawistowindu terbukti sebagai pengurus parpol. Sementara PKD Tumapel tidak terbukti.

Adapun PKD desa Tumapel atas Nama Moch  Wahid, sementara nama di SK Parpol tercantum Abdul Wahib. Setelah dilacak DPT nama Wahib banyak sehingga tidak identik.

Namun, anggota PKD Kawistowindu atas nama Lukman Hadi identik dengan SK salah satu partai politik, kemudian setelah dilakukan pelacakan di DPT desa Kawistowindu, nama Lukman Hadi hanya ada yang bersangkutan.

“Setelah dicocokkan SK salah satu parpol dan dilacak di DPT, ditambah keterangan beberapa saksi, yang bersangkutan identik dengan nama di SK parpol," sambung Maslukhin.  Atas temuan tersebut, Bawaslu menggelar rapat pleno tertuput (24/3) memutuskan menyopot Lukman Hakim melauli mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

"Meski yang bersangkutan membantah dan merasa tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik, namun terbukti. Apabila yang bersangkutan tidak menerima dan menggugat ke PTUN, kami siap menghadapi," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Imron Rosyadi  menambahkan, dengan adanya kejadian tersebut Bawaslu mengajak masyarakat untuk tetap memantau netralitas penyelenggara pemilu, baik dari jajaran KPUD terutama jajaran Bawaslu.  "Supaya pilkada berjalan baik dan mampu mewujudkan demokrasi yang sehat,"pungkasnya.(qom/han)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia