alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

41 Warga Jatim Dirawat di Rumah Sakit karena Kasus Corona

19 Maret 2020, 00: 07: 03 WIB | editor : Wijayanto

BAHAS CORONA: Gubernur Khofifah bersama Sekdaprov yang juga Komandan Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur Heru Tjahjono (kanan).

BAHAS CORONA: Gubernur Khofifah bersama Sekdaprov yang juga Komandan Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur Heru Tjahjono (kanan). (SURYANTO PUTRA MUJI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Komandan Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, sebanyak 26 masyarakat Jatim saat ini termasuk kategori orang dalam pengawasan (ODP) dan 15 orang pasien dalam pengawasan (PDP). Sebanyak 41 orang tersebut tersebar di 22 rumah sakit di Jatim yang ditunjuk untuk menangani kasus virus corona.

“Ada 2 pasien di RSUD dr Soetomo Surabaya, 2 pasien di RS Syaiful Anwar Malang, 4 pasien di RS Unair, 2 pasien di RSUD Sidoarjo, 2 pasien di RS Tulungagung, 1 pasien di RS Blambangan Banyuwangi, 1 pasien di RS Bojonegoro, dan 1 pasien di RS Pasuruan. Selain itu, ada juga yang rawat jalan di Jakarta ada 3 orang,” ujar Heru, Selasa (17/3).

Pria yang juga Sekdaprov Jatim ini Heru menambahkan, semua pasien baik ODP maupun PDP masih dalam kondisi sehat dan dalam pengawasan tenaga medis. Saat ini Pemprov Jatim terus melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap penyebaran virus ini.

Menindaklanjuti surat Mendagri, Menteri PAN-RB, dan surat edaran Gubernur Jatim tentang peningkatan kewaspadaan terhadap virus corona, pimpinan DPRD Jatim mengimbau seluruh pimpinan dan anggota dewan Jatim untuk mempertimbangkan kembali atau menunda rencana kunjungan ke luar negeri maupun luar provinsi.

“Menjadwal ulang ini hakikatnya adalah meniadakan kunjungan luar negeri dan luar povinsi. Namun, kita intensifkan kunjungan dalam provinsi dalam rangka untuk berkoordinasi dengan tupoksi masing-masing komisi,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Ia mencontohkan Komisi Bidang Kesra yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat harus terus berkoordinasi dengan OPD terkait. Apalagi saat ini sedang mewabah virus corona. “Jadi, anggota DPRD Jatim harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak panik,” jelasnya.

Begitu juga dengan Komisi B DPRD Jatim, kata Kusnadi, bisa fokus pada persoalan ketersediaan kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya agar tidak menimbulkan gejolak harga karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Prinsipnya kita bekerja dan tetap di tengah-tegah masyarakat agar mereka tidak panik karena merasa ditinggalkan wakil-wakilnya. Sehingga kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada anggota dewan agar segera mendapatkan solusi,” ungkapnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP