alexametrics
Rabu, 01 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Ekonomi Surabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya
Dinas Pertanian Jatim Soal Isu Kelangkaan Pupuk

Pemerintah Batasi Alokasi Pupuk Subsidi Sesuai Jumlah Lahan

27 Februari 2020, 16: 38: 17 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi pupuk subsidi

Ilustrasi pupuk subsidi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Sejumlah petani di beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) melakukan aksi unjuk rasa mengeluhkan kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi. Namun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim mengatakan bahwa pupuk subsidi di Jatim tidak langka, hanya saja perhitungan oleh pusat dialokasikan sesuai luas lahan di Jatim yakni 1,3 juta hektar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo membenarkan pasokan pupuk subsidi pada 2020 untuk Jatim turun 52 persen jika dibandingkan tahun 2019. Menurutnya, tahun ini pupuk subsidi hanya mendapat 1,3 juta ton.

“Padahal tahun lalu mendapat 4,9 juta ton. Kalau menurut perhitungan pusat alokasi pupuk subsidi ini sudah cukup. Lantaran disesuaikan dengan jumlah lahan yang ada di Jatim. Penerima pupuk subsidi ini harus tercatat dalam elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Pokok (e-RDKK). Nanti bulan depan dievaluasi dan saat ini juga diusulkan kembali e-RDKK ke pusat (Kementerian Pertanian, Red),” ujarnya.

Hadi menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mengevaluasi provinsi yang penggunaan pupuk subsidinya tidak maksimal ke provinsi yang membutuhkan. Menurutnya, setelah dapat pupuk subsidi tersebut, pihaknya akan menyalurkan ke kabupaten yang membutuhkan. “Tugas kami (DPKP, Red) hanya merelokasi ke kabupaten yang membutuhkan pupuk subsidi. Semua keputusan dari pusat,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi ini berasal dari e-RDKK. Secara nasional kuota pupuk subsidi tahun 2020 hanya berkurang 9,4 persen. Pengurangan itu berdasar usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas rekomendasi BPK dengan pertimbangan luasan lahan dan jumlah petani.

“Tahun 2019 jumlah petani sebanyak 8,4 juta. Sedangkan tahun 2020 berkurang menjadi 7,9 juta. Konsekuensinya, anggaran untuk pupuk subsidi juga harus dipotong tapi tidak sampai mengurangi alokasi pupuk subsidi pada petani,” ungkapnya.

Politisi PKB ini menambahkan, fakta di lapangan justru kuota pupuk subsidi di Pulau Jawa turun drastis. Sedangkan untuk luar Jawa sebagian justru bertambah atau antara demand dan supply tak berimbang karena lebih banyak supply. “Makanya sempat muncul guyonan dari teman-teman, apa karena menterinya berasal dari luar Jawa sehingga luar Jawa mendapat lebih banyak,” ungkapnya sembari tersenyum.

Sebagai pembanding, kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Jabar berkurang 45 persen, Jateng berkurang 24 persen dan Jatim lebih besar lagi berkurang 55 persen. Data tersebut mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi Harga Pupuk di Indonesia.

“Selain itu setelah membandingkan data e-RDKK dari DPKP Jatim dengan data Kementan ditemukan perbedaan. Sesuai usulan e-RDKK Jatim per Desember 2019 itu ada 2,9 juta petani. Tapi alokasi RDKK dari Kementan hanya 1,3 juta petani atau berkurang 1,6 juta petani. Ini jelas merugikan petani di Jatim,” papar Anik.

Berdasarkan fakta yang berhasil diungkap DPRD Jatim, pihak Kementan akhirnya melunak dan berjanji akan melakukan validasi data e-RDKK bagi Jatim. “Kami juga mendesak Kementan bisa menggeser kuota luar Jawa yang berlebih diberikan kepada kepada Jatim,” pungkasnya. (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia