alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Politik Sidoarjo
icon featured
Politik Sidoarjo

Pilkades Serentak 19 April, Panitia Mulai Uji Coba Alat E-Voting

26 Februari 2020, 18: 51: 53 WIB | editor : Agung Nugroho

BELAJAR: Simulasi alat e-voting bagi panita Pilkades, kemarin (25/2). 

BELAJAR: Simulasi alat e-voting bagi panita Pilkades, kemarin (25/2).  (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO-Kurang dari dua bulan lagi Sidoarjo menyelenggarakan pilkades untuk 175 desa. Kemarin (25/2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan uji coba alat e-voting untuk pilkades 19 April mendatang. Uji coba dilakukan bersama panitia di 18 desa yang menerapkan e-voting tersebut. 

Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru mengatakan, banyak keunggulan pilkades melalui e-voting. Di antaranya lebih akurat, demokratis, cepat dan transparan. 

Dalam melakukan e-voting, pemilih wajib membawa e-KTP atau surat keterangan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan registrasi. E-KTP ini akan diletakkan pada alat pembaca identitas elektronik. Jadi satu dengan alat ini, pemilih juga diminta melakukan pindai sidik jari. 

Pemilih kemudian menuju bilik suara. Sebelum menggunakan hak pilih, panitia pilkades akan memasukkan kartu khusus yang dilengkapi CIP (Carriage and Insurance Paid). Berbentuk seperti kartu debit sebagai akses kunci masuk ke sistem. Kartu ini hanya bisa sekali pakai. Apabila sudah dipakai, sistem tidak dapat membacanya. 

Selain menampilkan foto calon kepala desa, sistem juga menampikan kolom suara kosong di pojok bawah paling kanan. “Punya pilihan atau tidak, sistem mengakomodir semua,” katanya. 

Selesai voting, akan muncul struk dengan barcode sebagai bukti bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Tertera dalam struk tersebut peserta memilih cakades nomor urut berapa.”Termasuk suara kosong juga tertera,” tambah Andrari.

Dengan demikian, tidak akan terjadi selisih perolehan suara antara hasil voting dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu desa. 

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Sidoarjo Suprayitno menambahkan, 18 desa tersebut sudah ditetapkan resmi menggunakan e-voting dan telah mendapat SK Bupati. “18 desa ini tidak boleh mundur,” tegasnya. 

Dalam Pilkades 2020, DPMD menganggarkan membeli 115 alat e-voting. Satu alat senilai Rp 55 juta, dan hanya bisa digunakan untuk 800 pemilih. “Sementara ini DPT masih bergerak. Dispendukcapil sedang mengebut pengerjaan e-KTP untuk desa pelaksana pilkades sistem e-voting,” jabarnya. (rpp/vga) 

(sb/rpp/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia