alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Dewan Ingin Win-Win Solution di Sengketa Lahan Alun-Alun Surabaya

26 Februari 2020, 16: 21: 18 WIB | editor : Wijayanto

FINISHING: Pekerja menyelesaikan pengaspalan di ruas Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

FINISHING: Pekerja menyelesaikan pengaspalan di ruas Jalan Yos Sudarso, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Lahan di Jalan Pemuda 17 yang dikuasai oleh Maspion Group akan digunakan Pemkot Surabaya sebagai alun-alun bawah tanah. Namun hingga saat ini persoalan hukum belum tuntas. Komisi C DPRD Kota Surabaya pun berusaha mencari win-win solution antara kedua pihak.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tidak merugikan satu sama lain. Sebab, pemkot ingin menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan Maspion sudah membayar pajak untuk lahan tersebut dan belum menerima manfaat. “Kami ingin mencari solusi bersama. Kalau keduanya sudah bersepakat, maka proses hukum itu bisa dicabut,” kata Baktiono.

Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan ada semacam kolaborasi antara pemkot dan swasta. Pemkot mengemas bagian bawahnya, sedangkan Maspion mengemas bagian atasnya. “Desain interior juga bisa dikombinasikan antara pemkot dan Maspion,” terangnya.

Selain itu, Baktiono mengusulkan ada kompensasi bagi Maspion dari Pemkot Surabaya. Artinya, pemkot memberikan lahan lain yang bisa dimanfaatkan Maspion. “Jadi, sama-sama diuntungkan. Maspion ini membayar pajak, tapi belum menerima manfaatnya hingga sekarang,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Maspion Sutarto Hadisuseno menjelaskan, perpanjangan HGB pada 2014 sudah diajukan namun ditolak lantaran pemkot mau menggunakan lahan tersebut untuk alun-alun. Pihak Maspion berencana mendirikan perkantoran. “Padahal, kami sudah memilikinya antara 1996-1998. Tapi kemudian di tengah jalan ada pihak ketiga yang mengaku lahan tersebut miliknya,” kata Sutarto.

Menurut dia, Maspion sudah membayar retribusi HGB selama 20 tahun. Namun, hingga saat ini belum bisa menikmati lahan strategis itu. “Sebetulnya kami tidak melantarkan lahan itu. Tapi memang ada sengketa, jadi kami urungkan,” katanya.

Kabid Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan, apabila sengketa hukum belum selesai, maka pemkot akan menggunakan opsi lain agar pembangunan alun-alun bisa tuntas. “Opsinya, kami gunakan Jalan Pemuda 19 untuk pintu keluarnya. Nanti tinggal dilakukan pembangunan untuk bawah tanahnya,” katanya. (rmt/rek)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia