alexametrics
Jumat, 03 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Gresik
icon featured
Gresik

Digugurkan, Bacarek Unair Prof Rachmah Ida Gugat PSCR Unair

Sebut Ada Upaya Penjegalan Saat Proses Seleksi

26 Februari 2020, 09: 55: 58 WIB | editor : Wijayanto

GUGAT PSCR: M Sholeh, kuasa hukum Prof Rachmah Ida, menunjukkan bukti berkas pendaftaran kliennya ke PSCR Unair.

GUGAT PSCR: M Sholeh, kuasa hukum Prof Rachmah Ida, menunjukkan bukti berkas pendaftaran kliennya ke PSCR Unair. (ISMAUL CHOIRIYAH/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Bakal Calon Rektor Universitas Airlangga (Bacarek Unair) Prof Rachmah Ida menggugat Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) Unair. Guru besar Ilmu Komunikasi ini menganggap ada upaya penjegalan terhadap dirinya dalam proses pendaftaran bacarek. Hal ini membuatnya harus digugurkan dalam proses seleksi calon rektor yang sedang berjalan.

Disampaikan oleh kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, S.H., kliennya dinyatakan tidak lolos seleksi administratif karena oleh PSCR disebut terlambat dalam menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung.

Padahal, Ida sudah berada di lokasi dan mengumpulkan formulir serta berkas pendukung dalam waktu seperempat jam sebelum pendaftaran ditutup. 

BUKTI: Berkas pendaftaran Prof Rachmah Ida yang diterima PSCR.

BUKTI: Berkas pendaftaran Prof Rachmah Ida yang diterima PSCR. (ISMAUL CHOIRIYAH/RADAR SURABAYA)

Sholeh menerangkan, pada tanggal 30 Januari, Ida mendaftarkan diri sebagai Bacarek. Ia sudah hadir di Kantor PSCR pukul 15.00. Kemudian pada pukul 15.45, berkas sudah lengkap.

Namun pada saat itu, ia masih menunggu antrean pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh panitia. Karena saat itu, Bacarek lain seperti Prof Nasih (incumbent) mengantre di depannya.  

Baru sekira pukul 16.03, berkas Ida diperiksa. Setelah dilakukan check list, proses selesai pada pukul 16.17. Karena melebihi batas waktu sekian menit, maka pendaftaran Ida dianggap gugur.

"Informasi yang kami terima, Prof Rachmah Ida ini adalah calon kuat yang bisa mengalahkan incumbent. Maka dengan segala cara, mau tidak mau proses itu digagalkan," kata Sholeh 

Ia menerangkan, kasus ini harus diajukan gugatan ke Owngadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena membandingkan proses pendaftaran pada calon kepala daerah.

"Batasan waktu yang dipertimbangkan adalah jam kehadirannya. Bukan hasil pemeriksaan kelengkapan data," ujarnya.

Sholeh juga mengkorelasikan dengan antrean di bank. Di mana waktu pelayanan yang dihitung adalah waktu datang. Bukan lamanya antre yang melebihi jam tutup.

"Di pendaftaran kepala daerah pun, kalau misalnya ditutup jam 23.59, kalau datangnya jam 23.55, tetap berkas itu dianggap selesai. Baru ketika diperiksa 15 menit setelahnya, ya tidak ada masalah," lanjutnya.

Di Mahkamah Konstitusi pun, lanjut Sholeh, jika terdapat sengketa Pilkada dan Pilpres, yang dilihat bukan hasil akhir seperti yang diterapkan di Unair. Namun tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan check list pendaftaran.

"Ada bukti rekaman CCTV, juga ada saksi yang menunjukkan klien kami datang sebelum jam 16.00 dan berkas Prof Nasih selesai pukul 15.49," ujarnya. 

Sholeh menjelaskan, sebelumnya kliennya sudah menyampaikan keberatan ke PSCR. Hanya saja sampai saat ini belum mendapat respons. Itulah mengapa, pihaknya kemudian mengajukan gugatan ke PTUN.

"Berdasarkan pertimbangan hukum kita, kita yakin menang di PTUN. Kalau ini dikabulkan, maka Profesor Rachmah Ida harus dimasukkan sebagai calon (rektor)," lanjutnya. 

Sholeh juga memaparkan keanehan yang lain. Dimana, menurutnya, jika memang dalam tahap pendaftaran sudah dianggap terlambat, saat itu semestinya berkas tidak perlu diperiksa.

Kliennya juga tidak perlu mengikuti prosedur selanjutnya. Seperti tes kesehatan yang telah dilalui Ida setelah proses pendaftaran tersebut.

"Harapan kita dengan mengajukan gugatan ke PTUN, agar seleksi rektor Unair ini fair play. Biarkan Wali Amanat dan Kementerian Pendidikan yang menentukan siapa yang lolos jadi calon rektor," ujarnya. 

Jika gugatan ini tetap diabaikan, Sholeh mengatakan pihaknya masih memiliki 'kartu' lagi yang akan dikeluarkan untuk melawan PSCR. Hal ini berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Unair yang melibatkan salah satu bacarek lolos saat ini. 

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua PSCR Unair, Prof Suyanto menyebutkan jika hingga saat ini pihaknya belum mengetahui bahwa pihaknya digugat.

Ia mengatakan, "Yang dihitung pengembaliannya (berkas)." "Coba ditanya, pengembaliannya lebih dari jam 16.00 atau tidak, yang kami hitung, pengembaliannya kurang dari pukul 16.00," lanjutnya. 

Prof Suyanto menambahkan, baik tes kesehatan dan pendaftaran masuk dalam serangkaian proses pendaftaran. Itulah mengapa, meskipun bacarek tersebut gugur saat pendaftaran maka tetap menjalani tes kesehatan.

Ketika ditanya terkait gugatan Prof Rachmah Ida ke PTUN oleh kuasa hukumnya, ketua PSCR itu menjawab singkat. "Tergantung siapa yang salah," tukasnya. (ism/jay)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia