alexametrics
Minggu, 29 Mar 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

KPU: Hanya 5 Daerah Potensi Tak Punya Paslon Independen

19 Februari 2020, 20: 00: 59 WIB | editor : Agung Nugroho

Ketua KPU Jatim Choirul Anam

Ketua KPU Jatim Choirul Anam (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam mengatakan saat ini KPU yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak menggelar tahapan penyerahan dukungan pasangan calon dari bakal calon (Bapaslon) perseorangan atau calon independen.

Menurutnya dari 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada, 14 kabupaten kota di antaranya berpotensi ada pasangan bakal calon perseorangan dan lima di antaranya kemungkinan tidak ada calon perseorangan.

“Hal ini terlihat dari bakal pasangan calon perseorangan yang sudah mengambil akun Silon (sistem informasi pencalonan), mengingat dalam proses pemenuhan dukungan semua bakal calon perseorangan wajib untuk mengunggahnya dalam aplikasi tersebut,” ujar mantan anggota KPU Surabaya ini, Rabu (19/2).

Anam menyebutkan 14 Kabupaten/Kota yang berpotensi memiliki bakal calon perseorangan afalah Banyuwangi (dua Bapaslon), Blitar (dua Bapaslon), Jember (dua Bapaslon), Kediri (tiga Bapaslon), Kota Blitar (tiga Bapaslon), Kota Surabaya (enam Bapaslon) dan Lamongan (dua Bapaslon).

Kemudian Malang (satu Bapaslon), Mojokerto (empat Bapaslon), Ngawi (satu Bapaslon), Pacitan (satu Bapaslon), Ponorogo (satu Bapaslon), Sidoarjo (empat Bapaslon) dan Tuban (satu Bapaslon).

“Sementara lima daerah yang berpotensi tidak ada calon pereorangan adalah Gresik, Kota Pasuruan, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek,” katanya.

Lebih lanjut, Anam berharap dalam penyerahan dukungan tersebut bisa dilakukan pada awal waktu yang sudah ditetapkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan penyelenggara.

Menurutnya 19 KPU Kabupaten/Kota di Jatim sudah sangat siap untuk menerima penyerahan dukungan dari semua bakal calon perseorangan. “Dalam proses penyerahan dukungan, KPU tidak serta merta menyatakan dukungannya memenuhi syarat atau tidak, mengingat jumlah syarat minimal dukungan yang cukup besar,” jelasnya.

Menurutnya KPU Kabupaten / Kota memiliki waktu mulai 19 Februari -26 Februari untuk melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran terhadap dokumen dukungan yang diterima.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat maka tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan mulai 27 Februari sampai 25 Maret 2020 untuk kemudian dilakukan Verifikasi Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan.

“Selain melakukan tahapan penyerahan dukungan untuk Bapaslon Perseorangan, 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jatim juga sedang melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 4.789 Desa / Kelurahan. Total Kebutuhan Personel PPS di Jawa Timur sejumlah 14.367 Personel PPS,” katanya.

Pendaftaran untuk menjadi Anggota PPS sudah dibuka mulai 18 - 24 Februari. Beberapa syarat untuk menjadi anggota PPS di antaranya berusia paling rendah 17 th, pendidikan SLTA atau sederajat, bukan anggota parpol paling tidak lima tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja PPS, sehat jasmani dan rohani. (mus/rak)



 

(sb/mus/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia