alexametrics
Selasa, 07 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Politik Sidoarjo
icon featured
Politik Sidoarjo

Komisi II DPR RI Kunjungi Sidoarjo untuk Pastikan Kelancaran Pilkada

19 Februari 2020, 18: 45: 11 WIB | editor : Agung Nugroho

GAYENG: Audiensi pilkada antara Pemkab Sidoarjo dan Komisi II DPR RI di Pendapa Delta Wibawa.

GAYENG: Audiensi pilkada antara Pemkab Sidoarjo dan Komisi II DPR RI di Pendapa Delta Wibawa. (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO-Rombongan komisi dua DPR RI berkunjung ke Pendapa Delta Wibawa, Rabu (19/2). Kunjungan kali ini untuk memastikan proses  persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo berjalan lancar.

Mantan juru bicara KPK yang saat ini duduk di komisi dua DPR RI Johan Budi menjelaskan, pilkada serentak di Indonesia tahun ini harus berjalan aman. Termasuk memastikan pengawasan atas pelanggaran pilkada dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Supaya nantinya mendapat pemimpin daerah yang baik dan tidak tersandung masalah hukum,” katanya. 

Senada dengan Johan, mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan hal senada. “Jangan sampai pemimpin yang dipilih, terlibat korupsi,” ungkapnya. 

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, Pilkada di Sidoarjo sudah menunjukkan kedewasaannya. Di setiap pelaksanaan pilkada, tidak pernah sampai ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Demikian dengan Pilkada tahun ini, dimana Sidoarjo selain akan melaksanakan Pilbup juga akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades). Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut menjamin bahwa seluruh OPD sudah bersinergi untuk mewujudkan pilkada maupun pilkades yang damai. 

Apalagi dari pihak Polresta Sidoarjo telah membentuk satgas anti botoh yang turut mengawasi adanya pelanggaran politik uang. “Kita juga setiap pekan mengadakan pertemuan di kecamatan untuk memastikan situasi kondusif,” kata Cak Nur. 

Pemkab bersama banggar DPRD Sidoarjo telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU Sidoarjo sebesar Rp 75,9 miliar. Anggaran ini diharapkan sudah mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. 

Untuk semakin menjaga kondusifitas Pilkada Sidoarjo, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha meminta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bekerja dengan maksimal. “Saat ini tinggal menunggu pelantikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menjabarkan saat ini KPU Sidoarjo tengah membuka seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Iskak mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pilbup minim dibanding pilpres atau pileg. Tingkat partisipasi masyarakat di pileg dan pilpres 82 persen. Pilbup tahun 2015 hanya 56 persen. “Target kita bisa 70 persen,” harapnya. (rpp/nis)

(sb/rpp/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia