alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Implementasi Perpres 80/2019, Khofifah Minta OPD Perkuat Sinergitas

17 Februari 2020, 19: 09: 39 WIB | editor : Agung Nugroho

SIGAP: Gubernur Khofifah saat memimpim apel pagi OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Senin (17/2).

SIGAP: Gubernur Khofifah saat memimpim apel pagi OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Senin (17/2). (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergitas di antara organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim. Khususnya dalam merespons Perpres Nomor 80/2019 sebagai bentuk reward bagi  masyarakat Jatim.

“Saya harapkan segala hal terkait Perpres Nomor 80/2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim. Ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan bergandengan tangan di semua lini,” ujar  Khofifah saat memimpin apel pagi yang diikuti seluruh staf dan kepala OPD Pemprov Jatim di halaman kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Senin (17/2).

Mantan menteri sosial ini  menambahkan, salah satu proyek strategis nasional adalah pembangunan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Menurut dia, koordinasinya tidak cukup hanya dengan Kementrian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga dengan kepala suku, adat, budaya.

Termasuk para kepala  daerah penyangga BTS. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baik di lingkup dinas hingga ke kementerian.

“Sinergitas menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Misalnya, dalam pembangunan proyek BTS tidak hanya disbudpar, tapi juga sinergi para bupati di wilayah BTS, serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahankan  kearifan lokal,” tutur Khofifah.

Selain itu, Khofifah meminta seluruh pimpinan OPD, khususnya yang mengurusi bidang perizinan, untuk mengecek seluruh proses perizinan yang ada. Ini untuk menindaklanjuti salah satu dari lima program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, yaitu penyederhanaan regulasi.

 Ia menambahkan, jika terdapat proses perizinan yang macet atau lama, supaya dicek bagian mana yang membuat lama. “Jika diperlukan, bisa menyiapkan tim untuk bisa memberikan konsultasi titik-titik mana yang harus dilengkapi persyaratan dan kualifikasinya,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga berpesan, dalam membangun sinergitas dalam orkestrasi ini  harus mengutamakan kecepatan,  ketepatan, dan kecermatan. Hal ini penting dilakukan karena jika  tidak cepat maka kita bisa terlewat.

Terlebih pada era kompetisi sekarang ini untuk bisa mengetahui kekuatan yang dimiliki lingkungan sekitar (surrounding) yang terukur dengan baik. Meski demikian, dalam implementasi dibutuhkan kolaborasi yang ditunjang dengan ekosistem untuk bisa membangun suprasistem yang bisa mensupport sistem dan sub sistem di dalamnya.

“Saya rasa ini menjadi bagian dari kebutuhan pemerintahan di tingkat mana pun. Bagaimana mereka bisa berseiring dengan private sector dan secara vertikal dengan kabupaten/kota, dan ke atas dengan berbagai kementerian, termasuk direktorat jenderal,” pungkas Khofifah. (mus/rek)

(sb/mus/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia