Kamis, 27 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Sidoarjo

Pelaksanaan Omnibus Law Membutuhkan Sinergitas Pusat dan Daerah

14 Februari 2020, 17: 54: 40 WIB | editor : Agung Nugroho

SINERGI: Salah satu perusahaan baja di Jalan Jati, Sidoarjo

SINERGI: Salah satu perusahaan baja di Jalan Jati, Sidoarjo (IST)

Share this      

SIDOARJO-Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memutuskan menyatukan semua aturan terkait investasi ke dalam RUU Omnibus Law. Ada kurang lebih 79 UU dan 1.229 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster. Yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sidoarjo menyambut baik adanya Omnibus Law ini. Meskipun demikian, Ketua Kadin Sidoarjo Ahmad Roid menyebut ada hal krusial yang harus diperhatikan.  

Menurut dia, Omnibus Law sejatinya baik untuk mengurangi beban pengusaha. Baik dari sisi perizinan, ketenagakerjaan, perpajakan dan sebagainya. “Ada penurunan tarif pajak, pembebasan pajak atas deviden,” katanya. 

Pertama, terkait dengan penyederhanaan perizinan. Dimana wewenang yang selama ini ditangani daerah, akan ditangani pusat saja. Lewat Online Single Submission (OSS).

“Tapi selama ini OSS masih menambah beban para pengusaha. Ya mengurus di daerah, ya memasukkan data ke sistem,” jelasnya. 

Sehingga OSS bukan mempermudah, namun menambah beban pengusaha. “Kalau omnibus law berlaku, lewat OSS saja cukup,” imbuhnya. 

Jika demikian, pemerintah daerah harus proaktif memberikan data sedetail mungkin pada pemerintah pusat. Jangan sampai pusat mengeluarkan izin, tapi ternyata hal tersebut bertentangan dengan peraturan di daerah. 

Kedua, berkaitan dengan upah pekerja yang akan dihitung beradasar jam kerja. Sehingga jika berlaku demikian, maka Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak berlaku. “Jangan sampai ini menimbulkan gejolak,” tegas Roid.

Ketiga yakni investasi asing. Pemerintah harus memiliki ketegasan. Menurut Roid kontribusi kedaerahan harus lebih besar dari kontribusi asing. Misal untuk bahan baku, dan pekerja harus berasal dari daerah setempat. “Meskipun investor asing, tidak semuanya dari sana. Kita kebagian apa?,” jelasnya. (rpp/nis) 

(sb/rpp/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia