Kamis, 27 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pansus Perubahan Nama Jalan Pertanyakan Komitmen Pemkot

13 Februari 2020, 16: 25: 27 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA - Pemberian dan perubahan nama jalan belum juga tuntas. Pansus pemberian dan perubahan nama jalan DPRD Kota Surabaya pun mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk perubahan data masyarakat yang terdampak pada perubahan nama jalan. Ditakutkan, ketika perubahan nama jalan sudah diputuskan namun belum juga ada langkah untuk data kependudukan yang nantinya akan baru tersebut.

Menurut Ketua Pansus Pemberian dan Perubahan Nama Jalan Khusnul Khotimah, pihaknya ingin memastikan langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya yang sudah meng-cover data dan menyosialisasikan perihal perubahan nama jalan tersebut. Karena beberapa kali mengundang Dispendukcapil dan Kabag Pemerintahan, namun selalu diwakilkan.

“Apakah dia (Dispendukcapil, Red) akan membentuk posko seperti waktu kita pernah membahas tentang Perda Perubahan Nama Jalan Prabu Siliwangi dan Dinoyo itu mereka membuat posko, apakah pemkot akan melakukan itu (posko, Red),” katanya kepada Radar Surabaya.

Sebab, hal itu penting mengingat data kependudukan yang berdampak tersebut harus diubah. Mengingat data kependudukan merupakan data penting yang digunakan masyarakat untuk keperluannya masing-masing. Selain itu juga Khusnul sudah melakukan sidak ke wilayah yang terdampak seperti di daerah pertigaan Karangpilang sampai ke PTC dan Jalan Bung Tomo, Ngagel.
“Jadi prinsipnya masih di posisi bahwa mereka sudah tahu rencana progam itu, tetapi masih belum ke hal-hal yang bersifat teknis,” ungkapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) yang diketahui bahwa target pemkot akan selesai pada tahun ini. Namun pada kenyataannya beberapa lahan juga belum dibebaskan, sehingga ini yang menjadi pertayaan dari Pansus atas komitmen dari Pemkot Surabaya.  “Jangan sampai ketika ini sudah diputuskan, tetapi belum tuntas keselurahan lahan yang digunakan oleh JLLB,” imbuhnya.

Pihaknya akan meminta kepada masing-masing Fraksi untuk segera membahas kerana bagaimanapun anggota pansus juga mewakili masing-masing fraksi di DPRD Kota Surabaya. (rmt/nur)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia