Kamis, 27 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Soal Spanduk di Kegiatan Warga, Bawaslu Akan Undang Eri Cahyadi

13 Februari 2020, 16: 14: 10 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (NET)

Share this      

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya akan mengundang Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi  untuk dimintai keterangan terkait beberapa kegiatan warga yang terdapat spanduk bergambar dirinya.

Bawaslu merasa perlu memintai keterangan karena status Eri Cahyadi masih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu mengharap Eri hadir ke sekretariat Bawaslu Surabaya pada Senin (17/2) pukul 14.00 WIB  untuk bertemu Tim Investigasi Bawaslu Surabaya.

Tujuan mengundang Eri Cahyadi adalah dalam rangka pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada tahapan Pilkada Surabaya 2020. "Permohonan keterangan. Tidak ada hubungannya dengan Pilwali. Kan yang bersangkutan bukan calon. Kan ada warga bikin acara, ada spanduk bergambar beliau, terus kami mintai informasi," ujar Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Komisioner Bawaslu Surabaya, Yaqub Baliyya.

Yaqub menjelaskan, Bawaslu Surabaya merasa perlu mengundang Eri Cahyadi karena berdasar temuan Panwascam tentang sebuah acara warga yang menyertakan foto Eri dalam banner kegiatan.

"Ada temuan Panwascam, setelah kami tanya katanya dari inisiatif warga sendiri, makanya saya perlu tanya ke beliau apa betul seperti itu. Telpon kan gak enak, makanya pengen tanya langsung. Kami undang," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Agil Akbar.

Menurut Agil, pengawasan ini sebagai langkah lanjutan surat edaran imbauan kepada Wali Kota Tri Rismaharini  terkait pencegahan pelanggaran Pilwali pada ASN yang sudah dilayangkan pada 1 Januari 2020 lalu.

"Dalam rangka pemenuhan surat kami yang awal ke Wali Kota Surabaya kami mengimbau untuk pencegahan pelanggaran. Selama ini sudah terlaksana dengan baik," ujarnya. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya melayangkan surat imbauan kepada Wali Kota Surabaya tertanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Nomor : 831/K.JI-38/PM.00.02/XII/2019 dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pilkada Surabaya 2020.

Dasar dari surat imbauan tersebut adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang, perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya mengimbau kepada Wali Kota Surabaya untuk tidak melakukan mutasi jabatan di Pemkot Surabaya dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada kurun waktu 8 Januari 2020 hingga 8 Juli 2020.(mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia