Kamis, 27 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Disbudpar Tegur 28 Panti Pijat yang Layani Plus-Plus

13 Februari 2020, 15: 45: 03 WIB | editor : Wijayanto

Kepala Disbudpar Kota Surabaya Antiek Sugiharti

Kepala Disbudpar Kota Surabaya Antiek Sugiharti (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Maraknya panti pijat di Kota Surabaya berdampak pada penyalahgunaan fungsi. Sering kali panti pijat digunakan tempat prostitusi dan menyalahi izin usaha sebagai tempat pijat plus-plus.

Dari data yang dihimpun Radar Surabaya, jumlah panti pijat yang ada di kota Surabaya berjumlah 57 panti pijat yang tersebar. Pada 2017, Dinas kebudayaan dan Pariwisita (Disbudpar) Kota Surabaya memberika teguran pada 6 panti pijat, kemudian di tahun 2018 ada 8 panti pijat yang ditegur, sedangkan di tahun 2019 menunjukan angka yang cukup tinggi yakni 28 panti pijat yang ditegur, kemudian untuk bantuan penertiban (Bantib) dilakukan 2 kali.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti, mengatakan bahwa untuk panti pijat yang melanggar semuanya tidak langsung ditertibkan melainkan harus ada kajian dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

Namun untuk temuan atas sidak panti pijat yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya pada Selasa (11/2), pihaknya akan melakukan sidak rumah hiburan umum (RHU) untuk panti pijat yang melanggar.

“Kemarin kan kami tidak ikut sidak, jadi kami akan lakukan sidak RHU ditempat tersebut (panti pijat Symphony,Red),”katanya kepada Radar Surabaya.

Antiek menjelaskan bahwa ada mekanisme yang harus dilakukan untuk menentukan sanksi, mulai dari teguran, sanksi admintrasi hingga pencabutan izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

“Dari hasil teguran tersebut kami akan analisa terkait dengan izin sebenarnya untuk apa panti pijat tersebut. Kalau memang jelas itu menyalahi aturan ya akan kami tindak,”tegasnya.

Antiek mengungkapkan bahwa  izin panti pijat yang terletak di jalan Tunjungan tersebut sudah ada TDUP-nya. Namun pihaknya akan memastikan dulu apa betul sebagai sarang prostitusi.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan bahwa untuk bantuan penertiban (Bantib) pihaknya menunggu dari Disbudpar. “Ya bantib dari Pariwisata (Disbudpar,Red), pasti kita tindaklanjuti,”katanya kepada Radar Surabaya.

Irvan menambahkan bahwa bantib, pihaknya juga menerima aduan dari masyarakat apabila ada tempat yang diduga melanggaran peraturan.

“Ada izinnya, tapi kita tertibkan karena melanggar, misalnya seperti panti pijat yang didalam prakteknya melakukan asusila, kalau memang terbukti ya akan kita tindak,”pungkasnya. (rmt/rud)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia