Rabu, 19 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Baliho ASN Dianggap Bukan Pelanggaran, KPU Serahkan ke Pemkot

24 Januari 2020, 16: 07: 40 WIB | editor : Wijayanto

NETRAL: Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh memberikan keterangan kepada wartawan.

NETRAL: Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh memberikan keterangan kepada wartawan. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Meski pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya belum dibuka, sejumlah tokoh yang disebut-sebut akan maju mulai melakukan pemanasan. Mereka aktif melakukan komunikasi politik agar bisa mendapatkan rekomendasi dari sebanyak mungkin partai politik.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh mengatakan, sesuai Peraturan KPU, bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah harus mendapat dukungan 20 persen dari jumlah kursi DPRD Surabaya atau 10 kursi.

Bakal calon harus juga melampirkan surat rekom dari partai politik. “Dan, yang pasti, rekom dukungan tersebut tidak boleh ganda,” ujar Muhammad Kholid Asyadulloh di Surabaya.

Kholid melanjutkan, saat pendaftaran nanti bakal calon kepala daerah harus melampirkan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana. Selain itu, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Syarat tersebut wajib ada dan akan diteliti pada masa verifikasi. Jika belum memenuhi syarat, dapat dilengkapi saat masa perbaikan pendaftaran,” katanya.

Saat ditanya terkait adanya baliho aparatur sipil negara (ASN) yang disebut-sebut akan maju dalam pilwali, Kholid menegaskan bahwa itu bukan ranah KPU. Sebab, saat ini belum memasuki masa kampanye. “Silakan ditanyakan ke pemkot, izinnya sudah sesuai perda belum,” katanya.

Menurut Kholid, jika sudah masuk tahapan pendaftaran di KPU, maka baliho-baliho itu jelas merupakan pelanggaran. “Dan yang melakukan tindakan tentu bukan kami, tapi Bawaslu,” tuturnya.

Kholid mengaku pihaknya sudah memberikan surat edaran KPU kepada pemkot agar ASN, TNI, atau lurah dilarang terlibat dalam kampanye pilwali. Bahkan, mereka juga dilarang berfoto dengan paslon maupun mengarahkan paslon tertentu melalui media sosial. “Kami sangat berharap netralitas ASN,” pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia