Rabu, 19 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Dana Desa Jadi Rp 296,2 Miliar, Yang Membuat Laporan Kurang 50 Persen

24 Januari 2020, 11: 14: 42 WIB | editor : Agung Nugroho

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sidoarjo Ali Imron.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sidoarjo Ali Imron. (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO-Pagu Dana Desa (DD) meningkat 0,1 persen dari Rp 295,9 miliar menjadi Rp 296,2 miliar pada tahun ini. Namun pencairan tahap satu yang direncanakan dapat berjalan di bulan Januari ini, akan sedikit molor. Alasannya, belum terselesaikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa tahun lalu.

“Masih banyak yang belum setor laporan. Belum sampai 50 persen,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sidoarjo Ali Imron.

Penyerahan tersebut sejatinya direncanakan dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan juga bisa dimulai lebih awal. Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Sidoarjo pun sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Bersama dengan penyerahan 63 DIPA lainnya untuk seluruh lembaga di Sidoarjo.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa pencairan DD tahap pertama pada Januari 2020 akan dilakukan sebesar 40 persen. Dapat berlangsung paling cepat dilaksanakan pada Januari dan paling lambat pada bulan Juni.

Besaran pencairan DD tahap pertama tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi di wilayah pedesaan, penguatan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk penguatan produk desa yang berbasis kawasan.

Sedangkan, tahap dua paling cepat di bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sementara untuk tahap tiga paling cepat dilakukan pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli.

Sekretaris DPMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menambahkan, untuk penggunaan DD sudah diatur dalam Permendes nomor 11 tahun 2019.

Probo menyebut tidak ada perbedaan mencolok dengan tahun ini terkait penggunaannya. Prioritasnya juga masih sama. Yakni untuk pendanaan BUMDes, produk unggulan desa dan sarana prasarana olahraga, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. ”Hanya pada rincian-rincian kecilnya saja yang berbeda, untuk fokusnya sama,” imbuhnya.

Penambahan rincian tersebut diantaranya desa harus memiliki perhatian lebih pada penyelesaian masalah stunting. “Terkait pemberdayaan bagaimana stunting dicegah, itu tergolong bagian dari pemberdayaan,” tandasnya. (rpp/nis) 

(sb/rpp/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia