Rabu, 19 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Hibah untuk KPU Capai Rp 75,9 Miliar

23 Januari 2020, 19: 16: 45 WIB | editor : Agung Nugroho

EVALUASI: Distribusi logistik saat Pemilu 2019 oleh KPU Sidoarjo dilakukan secara bertahap.

EVALUASI: Distribusi logistik saat Pemilu 2019 oleh KPU Sidoarjo dilakukan secara bertahap. (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO-KPU dan Bawaslu Sidoarjo akhirnya menggelar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kesehatan  (Dinkes) Sidoarjo terkait dengan fasilitasi tes kesehatan gratis kepada para pendaftar Ad Hoc. Penandatangan MoU itu dilakukan di ruang kerja Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Rabu (22/1) siang.

Selain menyangkut fasilitasi tes kesehatan bagi pendaftar Ad Hoc, KPU dan Bawaslu Sidoarjo juga menggelar penandatangan dengan Plt Bupati Sidoarjo menyangkut dana hibah yang akan digunakan untuk membiayai proses Pilkada Sidoarjo September nanti.

Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, penandatangan adendum naskah penjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU Sidoarjo itu berjumlah Rp 75,9 miliar. Sementara dengan Bawaslu Sidoarjo nilainya mencapai Rp 18,4 miliar. “Sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara terkait dengan MoU antara KPU dan Bawaslu dengan Dinkes Sidoarjo tersebut berkenaan dengan surat kesehatan bagi pendaftar Ad Hoc. Fasilitasi tes kesehatan itu hanya untuk pemeriksaan dasar, yang akan digratiskan. Namun jika membutuhkan tindak lanjut, maka hal itu merupakan kewenangan individu.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menjelaskan, awalnya, KPU mengajukan hibah untuk pilkada itu sebesar Rp 63 miliar. Kemudian pada Oktober 2019 lalu, dilakukan penandatangan NPHD dengan jumlah Rp 61 miliar. Kemudian pasca penandatangan NPHD itu, ada surat dari kementerian keuangan (Kemenkeu). Isinya ada kenaikan untuk jumlah honorium Ad Hoc. Sehingga jumlah anggarannya ada kenaikan. Untuk itu, pihaknya kemudian mengajukan perubahan anggaran tersebut ke Pemkab Sidoarjo. Kebutuhannya mencapai Rp 14 miliar hingga Rp 15 miliar. “Dan kita komunikasi, honor itu ditambah sebesar Rp 14 miliar,” paparnya.

Petugas Ad Hoc di KPU ada sekitar 28.029 petugas lengkap dengan tenaga ketertiban. Honornya untuk PPK mencapai Rp 2,2 juta. Di tahun 2019 KPU mendapat anggaran Rp 304 juta. Sementara yang terserap mencapai Rp 100 juta lebih. “Sisanya sudah kita kembalikan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 21,4 miliar. Pengajuan itu hanya diterima sebesar Rp 18,4 miliar. “Karena total anggaran lebih kecil dari yang diajukan, maka kita kurangi beberapa item,” ujarnya. (far/vga)

(sb/far/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia