Rabu, 19 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

KPU Segera Tandatangani MoU Mengenai Tes Kesehatan dengan Pemkab

22 Januari 2020, 17: 14: 04 WIB | editor : Agung Nugroho

KERJASAMA: KPU Sidoarjo ketika melakukan koordinasi dengan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin beberapa waktu lalu.

KERJASAMA: KPU Sidoarjo ketika melakukan koordinasi dengan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin beberapa waktu lalu. (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO-KPU Sidoarjo mulai merekrut petugas Ad Hoc. Bahkan KPU juga sudah melakukan koordinasi dengan pemkab Sidoarjo terkait fasilitasi tes kesehatan bagi pandaftar badan Ad Hoc. Saat ini, proses perekrutan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sedang berlangsung, dan akan ditutup pada Jumat (24/1).

Sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti kegiatan koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, terkait fasilitasi tes kesehatan. Rencananya, hari ini KPU Sidoarjo bakal menggelar MoU dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). MoU itu bersamaan dengan adendum anggaran pilkada.

“Rencana besok (hari ini, Red) ada MoU,” katanya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (21/1).

KPU Sidoarjo telah beberapa kali menggelar koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo. Pertama, KPU berkoordinasi dengan Dinkes Sidoarjo, Selasa (14/1) lalu. KPU Sidoarjo kemudian melanjutkan koordinasi pertama dengan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di hari yang sama. Koordinasi dilanjutkan Jumat (17/1).

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menjelaskan, koordinasi itu dilakukan untuk meminta fasilitasi kepada Pemkab Sidoarjo menyangkut tes kesehatan. Hasilnya, Dinkes Sidoarjo siap memberikan fasilitasi tes kesehatan bagi pendaftar Ad Hoc. Ada 26 puskesmas yang siap memberikan tes kesehatan gratis bagi pendaftar Ad Hoc.

“MoU nya akan segera kita lakukan dengan pemkab,” ujarnya.

Divisi Teknis KPU Sidoarjo, Miftakul Rohma menjelaskan, fasilitasi untuk tes kesehatan di 26 puskesmas sendiri akan diberikan kepada pendaftar panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sementara untuk PPK belum dapat diberikan terkait hal itu.

“Karena yang PPK belum ada MoU, jadi nanti untuk PPS dan KPPS,” katanya. (far/nis)

(sb/far/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia