Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Anggota PPK Dilarang Menjadi Pengurus Partai Politik

14 Januari 2020, 19: 43: 38 WIB | editor : Agung Nugroho

ilustrasi

ilustrasi (dok/Jawa Pos)

Share this      

KOTA-KPU Sidoarjo mulai merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 18 Januari nanti. PPK dibutuhkan untuk ikut membantu KPU dalam melakukan sejumlah tahapan pilkada pada September nanti. Setidaknya, KPU membutuhkan sedikitnya lima anggota PPK pada masing-masing kecamatan.

Ketua KPU Sidoarjo, M. Iskak menjelaskan, kemarin pihaknya mulai mengumumkan pendaftaran PPK. KPU mulai akan menerima berkas pendaftar pada 18 Januari. Pendafataran tersebut dibuka selama tujuh hari hingga 24 Januari nanti. “Itu sudah sesuai timeline pembantukan PPK di pilkada ini,” katanya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (14/1).

Kendati demikian, KPU masih akan membuka perpanjangan pendaftaran. Durasinya mencapai tiga hari. Yaitu mulai 25-27 Januari nanti. Perpanjangan pendaftaran dilakukan kepada daerah yang belum memenuhi batas minimal pendaftar. Setelah itu, KPU akan melakukan penelitian berkas.

Di sisi lain, Bawaslu Sidoarjo meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya rekruitmen PPK. Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Mundjid menyampaikan, ada sejumlah potensi kerawanan yang perlu diperhatikan. Di antaranya terdapat calon PPK yang terindikasi sebagai anggota atau pengurus partai politik (parpol).

“Ada juga yang belum cukup umur, pernah menjabat selama dua periode berturut-turut hingga terikat perkawinan sesama penyelenggara,” ujarnya.

Bagaimana sistem pengawasannya? Haidar mengatakan, pihaknya akan melakukan pemantauan di aplikasi sipol. Dimana, Bawaslu Sidoarjo akan memastikan pendaftar PPK di aplikasi itu. Di sisi lain, pihaknya juga akan meminta copy dari berkas pendaftar. Tujuannya untuk memastikan seluruh pendaftar sudah sesuai aturan.

Pengecekan di sipol itu juga untuk memastikan apakah pendaftar masuk periodeisasi atau tidak. Atau merupakan pengurus atau anggota parpol. Lantas bagaimana jika terjadi pelanggaran? Haidar mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Sidoarjo terkait hal itu. “Kita sudah membentuk paswascam, mereka itu yang akan mengawasi,” kata Haidar. (far/vga)

(sb/far/Nug/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia