alexametrics
Rabu, 12 May 2021
radarsurabaya
Home > Hukum & Kriminal Surabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

KPK Prihatin Ada Kepala Daerah di Jatim yang Terkena OTT

10 Januari 2020, 18: 55: 38 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPK Firlu Bahuri bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Ketua KPK Firlu Bahuri bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri prihatin ada kepala daerah dan pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun 2020. Menurut dia, OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, tiga pejabat Pemkab Sidoarjo, dan dua pengusaha itu bukan gebrakan awal, tapi sudah melalui proses panjang.

Baca juga: Banjir Teluk Lamong Meluas ke 4 Kecamatan, Wabup Janji Selesaikan

"Pemberantasan korupsi bukan hanya pencegahan, tapi juga penindakan," ujar Firli Bahuri di Grand City, Surabaya, Kamis (9/1).

Saat ditanya apakah paling banyak pejabat di Jatim yang tersangkut kasus korupsi, Firli tidak bisa memastikan. Ini karena Jatim juga mempunyai 38 kabupaten/kota. "Bisa dibilang wilayahnya luas," katanya.

Firli berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kasus kepala daerah yang terkena OTT merupakan gambaran yang harus dibenahi. Dia berharap tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD.

“Praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Semoga tidak terjadi di Jatim. Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," tegasnya.

Menurut Firli, ada tiga tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.

"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan, berikan karpet merah pada investor," jelasnya.

Firli juga berencana akan mengumpulkan seluruh bakal calon yang maju di pilkada. Tujuannya untuk memberikan arahan terhadap langkah pencegahan kasus korupsi.

"Kami janji segera menyelesaikan semua kasus yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sebelum pilkada serentak 2020. Kami tidak ingin nantinya jeratan kasus korupsi yang menimpa salah satu bakal calon, justru dimanfatkan sebagai muatan politis," katanya.

Firli juga berpesan kepada Kapolda dan Kajati, jika ada kasus korupsi atau kasus apa pun yang sekarang ada di 19 kabupaten segera diselesaikan. "KPK netral pada Pilkada 2020. Kami selalu waspada adanya pihak yang dapat menggunakan kasus korupsi sebagai celah menjatuhkan lawan politiknya. Biasanya begitu masuk daftar pencalonan, apalagi sudah masuk daftar pasangan tetap, pasti ada laporan yang aneh-aneh. Lalu, kami tangani, pasti kami disebut tidak netral," tegasnya.

Pihak KPK juga segera memetakan semua bakal calon kepala daerah yang akan maju di pilkada. Mana yang ada indikasi mengarah ke kasus korupsi, secepatnya bisa diselesaikan. Sehingga, pada saat pemilihan kepala daerah tidak ada lagi yang dipanggil untuk memberikan keterangan ke KPK. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP