alexametrics
Kamis, 09 Apr 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

Ratusan Perda Tak Efektif Berusia 20 Tahun Bakal Dicabut

06 Januari 2020, 17: 44: 03 WIB | editor : Wijayanto

Ketua DPRD Jatim Kusnadi

Ketua DPRD Jatim Kusnadi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah berusia 20 tahun. Dari hasil evaluasi tersebut, perda-perda yang sudah tidak efektif akan dicabut.

“Kemungkinan hasil evaluasi ini akan selesai pada Februari mendatang. Selain itu dari hasil evaluasi tersebut akan melahirkan satu perda yang  berisi dua pasal yang isinya mencabut perda-perda dan pasal satunya adalah penutup,” ujar Kusnadi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jatim ini menegaskan kalau ini tidak ada pengaruh maupun bukan turunan dari omnibus law. Hanya saja menurutnya perda-perda yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman serta menghambat investasi harus dievaluasi bahkan dicabut. “Kalau dipertahankan juga buat apa. Zamannya sudah berubah, bisa jadi perda-perda yang dibuat ini sudah tidak berlaku lagi,” katanya.

Lebih lanjut Kusnadi mengatakan selain dilakukan pencabutan, hasil kajian evaluasi itu nanti akan didalami oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) kemudian direkomendasi kepada DPRD Jatim untuk melakukan revisi. Menurutnya, perda-perda yang dihasilkan DPRD Jatim juga banyak yang belum memiliki Pergub.  “Itu juga menjadi kajian tim evaluasi perda, kami minta data riil sebab selama ini datanya kan tidak jelas, berapa yang sudah ada pergubnya dan yang belum,” jelasnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengatakan saat ini perda yang ada jumlahnya cukup banyak. Namun, karena pembuatannya sudah cukup lama, maka sebagian dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. “Untuk yang sudah tidak relevan nanti akan kita hapus. Sedang yang masih relevan akan kita pertahankan, tapi mungkin ada revisi atau perubahan-perubahan,” katanya.

Menurut Sabron, meskipun perda yang ada jumlahnya cukup banyak, tetapi sosialisasinya kurang. Sehingga, banyak masyarakat yang tidak paham, bahkan tidak mengetahui adanya perda-perda tersebut. “Harus diakui kita sangat lemah dalam sosialisasi. Untuk pembahasan perda yang akan direvisi atau dihapus, kami akan mengundang Biro Hukum Pemprov Jatim dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Jempin Marbun mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi  perda-perda yang sudah dianggap tidak sinkron untuk saat ini. Tak hanya itu, menurutnya dalam waktu dekat ia juga akan melakukan rapat dengan seluruh Organisasasi Perangkat Daerah (OPD) Pemrov Jatim.

Saat ditanya banyaknya Perda yang tidak memiliki Pergub, menurut Jempin hal tersebut tidak masalah. Menurutnya tidak semua perda harus dibuat pergubnya. “Tergantung subtansinya bagaimana. Kalau secara teknis perda tersebut bisa dijalankan, tidak perlu menunggu adanya Pergub," (mus/rak) 

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP