alexametrics
Selasa, 31 Mar 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

11 Raperda Belum Disahkan, DPRD Jatim Baru Selesaikan 13 Perda

28 Desember 2019, 10: 53: 18 WIB | editor : Wijayanto

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengaku bahwa pihaknya baru menyelesaikan 13 Peraturan Daerah (Perda) dari 24 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019 hingga akhir tahun. Menurutnya DPRD baru bisa menyelesaikan 54 persen Perda. “Kenapa baru 54 persen karena tahun 2019 adalah tahun politik, Inilah yang menyebabkan pembahasan Perda ini menjadi lama,” ujar Kusnadi.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jatim ini tidak memungkiri bahwa satu di antara penyebab panjangnya pembahasan Perda disebabkan masa kampanye pemilu 2019 yang juga panjang.

Diketahui, selama pemilu 2019, masa kampanye dilaksanakan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 atau enam bulan. “Mayoritas anggota dewan periode 2014-2019 juga mencalonkan kembali untuk periode berikutnya. Sehingga anggota dewan lebih banyak bertemu dengan konstituen,” jelasnya.

Kusnadi menambahkan pemilu yang berlangsung secara serentak memang tidak dapat dipungkiri menyedot lebih banyak energi. Bahkan, hingga Juli 2019, DPRD Jatim baru menetapkan tiga Perda selama setahun. Selain itu, lima perda tengah dalam fasilitasi dan sosialisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Kemudian lima perda dalam pembahasan di DPRD, dan sisanya belum dibahas,” katanya.

Tiga Perda yang telah diputus hingga pertengahan tahun tersebut diantaranya adalah Perda No 1/2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian, Perda No 2/2019 tentang Penanaman Modal. Serta, Perda No 3/2019 tentang Rencana Industri Provinsi Jatim tahun 2019-2039. “Selain proses pemilu, proses pelantikan Anggota baru dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga menyita waktu cukup panjang,” tuturnya.

Akan tetapi, hingga akhir tahun DPRD bisa mengebut penyelesaian 13 perda. Di antara Perda yang cukup mendesak tersebut adalah APBD 2020. “Di waktu yang mendesak, para anggota dewan yang baru masih bisa mengesahkan APBD. Padahal, APBD ini dibahas pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Anggota DPRD sebelumnya. Tentu, ini membanggakan,” ungkapnya.

Kusnadi menambahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase rata-rata Perda  tahun ini juga relatif sama. Pada tahun 2018, DPRD Jatim mengesahkan 15 Perda dari 29 Raperda.

"Kami juga menyambut baik turunnya surat Mendagri agar Pemprov Jatim mencabut beberapa perda yang tidak direlevan. Kami akan mengevaluasi satu perda yang ada bersama Biro Hukum Pemprov Jatim, Bapemperda akan mengevaluasi satu persatu perda yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Kusnadi mengatakan jika surat Mendagri merujuk dari harapan Presiden RI Jokowi agar daerah jangan mengobral anggaran untuk pembuatan perda. Karena menurutnya untuk pembuatannya dibutuhkan anggaran besar.  

“Selain itu, Perda yang sudah berusia 20 tahun untuk dievaluasi kembali. Selama aturan yang diatas sudah dihapus maka perda yang ada juga ikut dihapus. Apalagi tidak ada relevansinya di masyarakat,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bapemperda Jatim, Sabron Djamil  Pasaribu. Pihaknya tidak bisa mematikan berapa jumlah perda yang tidak relevan lagi. “Yang pasti, kami akan membahas masalah ini dengan Biro Hukum. Karena mereka yang kebih tahu soal ini. Termasuk aturan yang diatasnta sebagai dasar pembuatan perda, sudah dihapus oleh pusat arau belum,”  ujar politisi asal Partai Golkar ini. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia