Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Khofifah Berharap Tidak Ada Lagi Korupsi di 2020

14 Desember 2019, 13: 59: 04 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) tentang penguatan integritas dalam pemerintahannya. Ia berharap pada akhir 2019 dan menyongsong tahun 2020, tidak ada lagi korupsi di wilayah Jatim.

“Harapan saya kedepan KPK tidak hanya melakukan pencegahan dan penindakan saja, tapi juga monitoring atau hal yang bisa mengingatkan kami. Selain itu kami berharap agar KPK menambah jadi deputi-deputi di Jatim,” ujar Khofifah saat peringatan hari anti korupsi dunia di Kantor Gubernur Provinsi Jatim.

Mantan Menteri Sosial ini juga mengapresiasi peran Koordinasi dan Supervisi Pencegahan  (Korsubgah) KPK. Menurutnya Korsubgah sangat membantu melakukan pendampingan dan rekomendasinya sangat konkret untuk ASN berbenah. "Sehingga ASN pada OPD-OPD ini bisa berbenah," katanya.

Saat ditanya terkait Jatim banyak kasus korupsinya, Khofifah mengaku itu sejak tahun 2005. Ia mengatakan pada tanggal 10 Desember kemarin Pemprov Jatim mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan tersebut langsung di serahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB Tjahjo Kumolo.

"Jadi perjalanan 2005 jangan dijadikan patokan. Justru lihatlah yang tanggal 10 kemarin. Ini artinya sudah ada ikhtiar dari teman-teman OPD untuk berbenah. Kami berharap penghargaan ini jadi parameter untuk melihat kinerja OPD saat ini," paparnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan bukan hanya sebagai penghambat kemajuan, tapi juga merusak sendi-sendi kepribadian masyarakat. Ia menambahkan pihaknya ingin membangun integritas tidak hanya pada birokrasi tapi juga masyarakat.

"Kami sangat percaya dengan sistem yang digunakan oleh KPK. Kita masih harus menyempurnakan OPD maupun Pemerintah Kabupaten maupun Kota agar semuanya bisa lebih baik. Kita percaya sistem bisa memitigasi resiko, kita akan ikuri sebaik-baiknya untuk panduan-panduan dari KPK," pungkasnya. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia