Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Gubernur Segera Kumpulkan MKKS Bahas Penghapusan Ujian Nasional

13 Desember 2019, 14: 38: 35 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021. Artinya, tahun 2020 masih tetap ada UN. Perubahan kebijakan pendidikan nasional itu akan menimbulkan banyak implikasi di lapangan.

Karena itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan segera mengumpulkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan para stakeholder pengelola pendidikan di Jawa Timur. Dia ingin menggali masukan dari pengelola pendidikan terkait kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan nasional.

"Kami ingin membahas rencana Kemendikbud yang akan mengganti sistem pendidikan tiga hari sekolah dan sisanya homeschooling,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menegaskan, para praktisi lembaga pendidikan perlu memberikan masukan tentang perubahan format sistem ujian sebagai tolak ukur capaian pendidikan yang biasanya dilakukan dengan UN.

"Implementasi di lapangan harus diukur dengan banyak hal. Misalnya, kondisi sekolah di daerah. Harus ditinjau apakah memang sesuai untuk diterapkan ataukah tidak," katanya.

Khofifah mengingatkan, tidak semua siswa berada di lingkungan pendidikan yang infrastrukturnya mendukung. Karena itu, perlu ada pemetaan sekolah-sekolah di Jatim untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dari Kemendikbud RI.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono mengatakan, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengumpulkan semua Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia. Nadiem memaparkan empat program kebijakan pendidikan bertajuk Merdeka Belajar.

 Program itu meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Hudiyono mengatakan, USBN akan dikembalikan kepada pihak sekolah. Artinya, sekolah boleh melakukan ujian berdasarkan treatment yang sudah diajarkan di sekolah.

"Nantinya yang membuat soal adalah pihak sekolah yang dikawal oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Diharapkan, pihak sekolah tidak hanya menekankan secara kognisi, tapi holistik,” katanya.

Menteri Nadiem berencana menghapus UN pada tahun 2021. Kendati begitu, Nadiem telah menyiapkan grand desain sebagai pengganti UN.

"Dari hasil rapat koordinasi itu, akan ada perubahan dalam pemodelan soal sebagai pengganti UN. Kalau sebelumnya ditekankan pada penyelesaian kognitif, tahun depan akan bersifat holistik yang berupa penalaran, literasi, dan karakter,” tuturnya.

Menurut dia, kebijakan Mendikbud tersebut bakal menjadi dorongan bagi Jatim agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran berbasis 4C, yakni communicative, collaborative, critical thinking, dan creativity. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia