Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Inilah Kiat UPT Sertifikasi Hasil Pertanian Jatim Raih Penghargaan WBK

10 Desember 2019, 22: 47: 46 WIB | editor : Wijayanto

PENGHARGAAN: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo (kiri) dan Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dasih Tri Nurdiastuti usai menerima penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

PENGHARGAAN: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo (kiri) dan Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dasih Tri Nurdiastuti usai menerima penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN RB). 

Penghargaan ini diterima Gubernur Khofifah bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12). Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo. 

Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan, dan berhasil membangun zona integritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan yang sekaligus merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

TERBANYAK: Jajaran OPD di Pemprov Jatim termasuk Dinas Pertanian berfoto bersama Gubernur Khofifah.

TERBANYAK: Jajaran OPD di Pemprov Jatim termasuk Dinas Pertanian berfoto bersama Gubernur Khofifah. (ISTIMEWA)

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. 

Tahun 2019, Pemprov Jatim untuk pertama kali meraih penghargaan WBK dari Kemenpan RB. Sedangkan enam unit kerja Pemprov Jatim yang berhak menyandang predikat WBK masing-masing UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.

Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.

"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik," ungkap Khofifah di Jakarta. 

Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu, Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujarnya. 

Khofifah menambahkan, nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tersebut akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim.

Ia berharap setelah ini seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat, dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan. 

Meski diakuinya, bahwa untuk meraih predikat penghargaan di bidang ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan manajemen dan kemauan untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

"Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Hadi Sulistyo mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan sehingga UPT-nya berhasil meraih penghargaan WBK.

"Antara lain dengan membentuk agen perubahan dan menetapkan tim kerja, membuat perencanaan dan monev berkala, serta internalisasi zona integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkup UPT," kata Hadi Sulistyo didampingi Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dasih Tri Nurdiastuti. (rul/jay)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia