Minggu, 23 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

KAHMI Jatim Sampaikan Rekomendasi Penting untuk Pilkada 2020

10 Desember 2019, 09: 20: 14 WIB | editor : Wijayanto

PEMBUKAAN: Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Rakorwil KAHMI Jatim di Malang.

PEMBUKAAN: Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Rakorwil KAHMI Jatim di Malang. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Tahun 2020 yang akan tiba sebentar lagi menyedot perhatian banyak pihak dengan hajatan penting pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 23 September 2020. Korps Alumni HMI (KAHMI) Jatim dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar di Malang pada 7-8 Desember lalu merekomendasikan beberapa poin penting untuk terselenggaranya Pilkada yang demokratis, aspiratif dan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang baik.

Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jatim Bawon Adhiyitoni menyampaikan bahwa KAHMI Jatim mendorong terbangunnya praktek demokrasi yang sehat dalam pilkada serentak pada tahun 2020. "Karena itu, kami menyampaikan beberapa seruan antara lain kepada parpol, penyelenggara pemilu dan masyarakat," katanya di Surabaya, kemarin.

Untuk partai-partai politik, KAHMI Jatim menyerukan agar dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah dilakukan secara lebih ketat dan mengedepankan aspek kualitas, kapasitas, kapablitas, kompetesi, dan integritas. "Intinya carilah calon pemimpun yang siddiq, amanah, tabliq dan fathanah sebagai amanah Nabi," katanya. Selain itu, parpol diimbau tidak melakukan politik transaksional terhadap bakal calon kepala daerah.

Untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD dan Bawaslu, KAHMI Jatim menyerukan agar meningkatkan fungsi pengawasan penyelengaraan pilkada secara lebih serius dan ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Ini untuk meminimalisir praktik-praktik politik yang tidak sehat," ucapnya.

Selain itu, penyelenggara pemilu diminta tidak mentoleransi tindakan-tindakan politik uang yang menciderai sistem demokrasi dan kepercayaan publik. Tak hanya parpol, penyelengara pemilu sebagai infrastruktur panitia dan wasit juga diminta untuk tidak melakukan politik transaksional kepada calon kepala daerah.

Sementara kepada masyarakat secara umum, KAHMI Jatim menyerukan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak melakukan politik transaksional, dan lebih mendasarkan pilihan dengan mengedepankan integritas dan kompetensi calon.

Selain rekomendasi tersebut, Rakorwil KAHMI Jatim juga menelurkan beberapa rekomendasi penting lainnya. Antara lain di bidang pertumbuhan ekonomi daerah, MW KAHMI Jatim menodorong dan mendesak kepada pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi ke daerah.

"Perda tidak hanya berorientasi terhdap kemudahan proses perizinan saja, tetapi juga subtansi atau konten dari perda yang lebih ramah terhadap masuknya investasi ke daerah," kata Bawon yang juga kepala Biro Adminsitrasi Kesra Pemprov Jatim.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI se-Jatim juga berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Untuk rekomendasi dengan lingkup nasional, KAHMI Jatim juga merekomendasikan dua hal penting. Yakni menyoroti isu radikalisme, KAHMI Jatim meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan definisi dan terminologi radikalisme kepada masyarakat secara jelas dan terukur agar tidak terjadi bias dan kesalahan dalam memberikan tafsir dan batasan-batasan.

"Selain itu, kami juga meminta kepada pemerintah untuk lebih cermat dan hati-hati terhadap rencana reformasi sistem pendidikan nasional. Bagi KAHMI Jatim, sistem pendidikan nasional harus berorientasi kepada terciptanya SDM unggul dalam intelektual dan spiritual," jelas Bawon yang didampingi Sekretaris Umum MW KAHMI Jatim, Agus Mahfud Fauzi.

Rakorwil KAHMI Jatim sendiri usai digelar di Malang pada 7-8 Desember lalu. Selain dihadiri para pengurus KAHMI Jatim, rakorwil yang dibuka oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak didampingi Wali Kota Malang Sutiaji ini juga dihadiri perwakilan dari Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jatim. (rmt/jay)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia