Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Anggaran Subsidi Rumah Murah via FLPP Ditambah Rp 2 Triliun

04 Desember 2019, 19: 30: 18 WIB | editor : Wijayanto

BERGAIRAH: Pengembang di Gresik terus mengebut pembangunan proyeknya seiring dengan bertambahnya kuota FLPP.

BERGAIRAH: Pengembang di Gresik terus mengebut pembangunan proyeknya seiring dengan bertambahnya kuota FLPP. (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Pemerintah pusat memastikan untuk menambah dana subsidi rumah murah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 2 triliun untuk Desember 2019. Dana itu bakal ditalangi oleh bank plat merah yang telah ditunjuk negara.

Deputi Branch Manager Bank BTN Gresik, Sri Indah Wahyuni mengatakan, pemerintah sudah menyetujui tambahan subsidi FLPP untuk rumah murah.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani keputusan tersebut bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Terkait KPR subsidi sendiri untuk tahun 2019 ini sudah ada persetujuan pemerintah untuk ada tambahan sekitar Rp 2 Triliun. Nantinya oleh kantor pusat akan disalurkan merata kepada bank yang ada di daerah,” kata dia.

Menurutnya, dana tersebut bakal disalurkan untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau rumah murah dari 15 ribu hingga 20 ribu unit.

“Tahun depan pemerintah menganggarkan dana FLPP Rp 9 triliun, ditambah pengembalian dana talangan Rp 2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 11 triliun,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Perumahan Rakyat (Himpera), M Yasid menilai tahun 2020 bisa menjadi momentum balik arah bagi sektor properti yang mengalami stagnasi. Selama ini, titik puncak properti itu terjadi pada 2014, kemudian menurun sampai 2017. 

“Hingga 2019, penjualan properti rata-rata turun hingga 60 persen. Kemudian, 2018–2019 itu  mengalami pertumbuhan hampir sama,” kata dia.

Sedangkan tahun depan, kata dia, melihat sudah ada harapan daripada pengembang karena krisis properti sudah tidak mungkin dilanjutkan sehingga banyak pengembang berinisiatif memulai proyek agar bisa bertumbuh kembali.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah dari pemerintah yaitu regulasi. Perlu ada beragam penyederhanaan terutama dari segi perizinan dan birokrasi karena mengurus itu semua menghabiskan waktu. Padahal bisa lebih cepat,” tandasnya. (fir/han)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia