Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pungutan ke Siswa, Dinas Pendidikan Panggil Kepala SMPN 1 Bungah

04 Desember 2019, 18: 23: 00 WIB | editor : Wijayanto

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Gresik, Nur Muslicha.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Gresik, Nur Muslicha. (ISTIMEWA)

Share this      

GRESIK - Selain Inspektorat, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik akan memanggil Kepala SMPN 1 Bungah Tajjudin Nur terkait keluhan wali murid tentang adanya pungutan di sekolah tersebut. 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Gresik, Nur Muslicha mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang adanya pungutan itu.

Agar tak salah memberikan keputusan, pihaknya akan meminta keterangan pihak SMPN 1 Bungah. “Kalau perlu nanti kami yang ke sekolah. Secepatnya akan dilakukan,” ungkapnya. 

Dikatakan, apapun bentuk dan berapa pun nominalnya, pungutan tetap tak bisa dibenarkan. Hanya, terkait pungutan di SMPN I Bungah, pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan memutuskan. 

“Kami harus dengar dulu penjelasan pihak sekolah. Setelah itu kami akan rapatkan terkait hasilnya,” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Bungah Tajjudin Nur tetap membantah jika pungutan itu dipaksakan. Semuanya atas persetujuan dari wali murid. Bahkan mereka sudah memberikan surat keterangan terkait hal itu.

Tak hanya itu, Tajjudin mengelak jika ada ancaman ke siswa untuk membayar atau melunasi pungutan itu. “Kami bebaskan. Tidak membayar juga tidak apa-apa. Semuanya siswa tetap belajar meskipun banyak dari mereka yang belum atau tak membayar,” terangnya. 

Misalnya, kata dia, bimbingan belajar (bimbel). Sebelum diadakan, dia sudah mengatakan jika bimbel itu dilarang di sekolah, namun wali murid meminta sehingga harus ada penambahan jam pelajaran. “Kami laksanakan lima empat hari, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu,” terangnya. 

Meski ada tambahan pelajaran, namun tak semua siswa ikut. Untuk kelas VII terdapat 224 orang, sedangkan yang ikut tambahan pelajaran hanya 33 orang.

Dari 219 siswa kelas VIII hanya 16 siswa yang ikut. Lalu untuk kelas tiga, 190 siswa yang ikut tambahan pelajaran dari total siswa 223 orang. 

“Jadi bisa dihitung. Hanya berapa persen yang ikut. Tidak ada paksaan. Justru kami niat membantu,” terangnya.

Meski demikian, jika itu dipermasalahkan pihaknya akan bertanggung jawab. Kalau memang instruksinya harus dikembalikan, pihaknya akan kembalikan.

Hanya saja, Tajjudin kembali menegaskan jika semua yang tercantum dalam buku oranye itu tak ada paksaan.  “Tidak benar jika dikatakan kami memaksa,” ujarnya.

Dia juga menerangkan dengan pembelian majalah. Menurutnya, majalah itu digunakan untuk menampung kreatifitas para siswa. Sebab yang dimuat di majalah itu juga hasil karya para siswa.

Sedangkan uang yang dibayarkan itu untuk mengganti biaya cetak. “Bahkan, ada yang minta itu diterbitkan setiap bulan, namun kami menolak. Kasihan wali murid,” pungkasnya.  (yua/han)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia