Kamis, 23 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya
Komunitas Vape Tolak Revisi PP 109/2012

Vape Dilarang, Rp 500 Miliar Bakal Melayang

03 Desember 2019, 16: 26: 15 WIB | editor : Wijayanto

Vape Dilarang, Rp 500 Miliar Bakal Melayang

SURABAYA - Gelombang penolakan terhadap usulan kementerian kesehatan (Kemenkes) RI untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012, terus berlanjut. PP tersebut mengatur mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kali ini protes dilayangkan oleh komunitas rokok elektrik (vape) se-Jawa Timur. Komunitas ini beranggapan bahwa revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2012 akan merugikan pengguna vape, karena nantinya di dalamnya ada pasal yang memuat pelarangan rokok elektrik.

Padahal, vape merupakan alternatif pilihan untuk perokok agar lebih aman bagi sekitar, terutama perokok pasif. Setidaknya ada 30 komunitas vape yang kompak menolak revisi itu. Puluhan komunitas tersebut bernaung di bawah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).

Juru Bicara APVI Raymond Alexander Widjaya mengatakan, revisi terhadap PP 109 tahun 2012 itu sangat merugikan pengguna vape. Sebab,  jika rokok elektrik dilarang maka tidak ada alternatif lain bagi perokok yang ingin ‘merokok’ dengan cara yang lebih aman. "Kalau dilarang pun kami tetap pakai vape. Karena bagi kami, vape itu alternatif," ujar Raymond di Surabaya, akhir pekan lalu.

Lebih jauh diungkapkannya, justru jika vape dilarang beredar maka pemerintah yang akan manangguk kerugian. Karena pemerintah tak akan mendapatkan pemasukan dari cukai rokok elektrik, sebab yang beredar adalah vape ilegal.

“Vape itu nggak mungkin dilarang. Justru kalau dilarang yang muncul justru penjualan secara ilegal. Lha kalau sudah gitu, pemerintah mau dapat apanya?” lanjutnya.

Raymond menjelaskan, potensi pendapatan pemerintah dari cukai rokok elektrik, cukup besar. Tahun ini saja, diprediksi angkanya sekitar Rp 500-an miliar.  “Justru kalau ada regulasinya, diatur dengan baik maka bisa jauh lebih besar dari itu," tuturnya.

Dikatakan Raymond, sampai saat ini produsen vape yang ada di Indonesia ini sudah berbadan hukum. Tidak ada satu pun yang ilegal. Semua juga taat membayar pajak. "Ada sekitar 200 produsen yang juga importir vape. Tapi di Indonesia ini pengguna vape lebih suka produk lokal karena sesuai dengan cita rasa lokal," katanya.

Ditegaskan Raymond, para komunitas vape ini tidak begitu saja  menolak PP 109/2012 tanpa disertai alasan dan data yang jelas. Raymond menyebutkan, pihaknya menjamin vape lebih aman bagi sekitar.

Hal itu dibuktikan dengan aksi tes ronsen 200 pengguna vape di Surabaya minggu lalu. Aksi ini bekerja sama dengan salah satu laboratorium klinik terkenal di Surabaya. "Hasilnya semua bersih tidak ada yang terkena penyakit-penyakit kronis terutama paru-paru, jantung dan kanker," tukasnya.

Raymond dan para komunitas itu berharap pemerintah bisa bijak dalam menentukan aturan tentang vape ini. "Buatlah aturan yang jelas dan bisa menguntungkan semua pihak," tandasnya. (cin/opi)

(sb/cin/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia