Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Sidang Korupsi di Dinas ESDM Jatim

Ali Mengaku Hanya Ingatkan Pengusaha Tambang

30 November 2019, 16: 11: 49 WIB | editor : Wijayanto

JALANI SIDANG: Terdakwa Ali usai membacaan pledoi kasus dugaan korupsi perizinan tambang ESDM Pemprov Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya.

JALANI SIDANG: Terdakwa Ali usai membacaan pledoi kasus dugaan korupsi perizinan tambang ESDM Pemprov Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya. (GINANJAR ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Terdakwa Ali Hendro Santoso mengaku tidak pernah terlibat pungutan liar terhadap pengusaha tambang yang akan mengajukan izin penambangan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Timur. PNS ini menyatakan, dirinya hanya mengingatkan pengusaha Nurul Andari agar bersabar menunda pengurusan izin sampai beberapa hari setelah pergantian kepala dinas.

 “Saya bahkan mencegah Bu Nurul bertemu kadis agar tidak terjadi rumor-rumor mengenai kejadian tersebut. Saya minta Bu Nurul bersabar saja empat hari menunggu kadis yang baru,” ujar Ali saat menyampaikan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun, menurut dia, tanpa sepengetahuannya, Nurul menemui atasannya, Kholiq Wicaksono di Kantor ESDM saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) Saber Pungli Polda Jatim 2 Oktober 2018 lalu.

Saat pertemuan itu, Nurul menyerahkan Rp 30 juta kepada Kholiq. Ali mengklaim tidak menerima uang tersebut.“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari uang itu. Saya tidak pernah bernegosiasi dengan Nurul. Dokumen Nurul tidak ada dalam penguasaan saya,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan.

Melalui pleidoinya itu, Ali meminta majelis hakim meringankan hukumannya. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana dua tahun penjara.

Seperti diberitakan, Ali yang saat itu menjabat sebagai bendahara pengeluaran bidang evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan ini diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama Kholiq Wicaksono yang menjabat Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan dengan melakukan prakti pungli.

Jaksa menyatakannya yang meminta uang Rp 50 juta kepada pengusaha tambang asal Lumajang Nurul Andari. Uang itu diminta melalui telepon seluler saat Nurul akan mengurus izin rekomendasi teknis aktivitas penambangan di Dinas ESDM. 

Izin itu sengaja dibuat rumit oleh tersangka dengan dalih ada pergantian kepala dinas. Uang itu sebagai biaya tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis.

Jika tidak memberikan uang maka tidak akan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas ESDM. Ali kemudian mengarahkan Nurul untuk menemui Kholiq di Kantor ESDM Jatim.

Saat bertemu Kholiq di ruangannya, Nurul mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan rekomendasi tersebut. Dia sempat menawar. Kholiq sempat menolak dengan alasan yang bekerja banyak. Namun, Kholiq menurunkan biayanya menjadi Rp 30 juta. (gin/rud)

 

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia