Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

16 Perusahaan Siap Hengkang, 15 Ribu Buruh Terancam PHK

29 November 2019, 18: 17: 50 WIB | editor : Wijayanto

Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo

Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA  – Ribuan buruh di Jawa Timur terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 2020 mendatang. PHK tersebut disebut-sebut akibat naiknya upah minimum kabupaten/kota dan rencana kenaikan cukai rokok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan, setidaknya ada 15 ribu lebih buruh yang terancam PHK di 2020 nanti. Para buruh tersebut berasal dari setidaknya 10 perusahaan di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini.

"Mereka umumnya adalah pekerja pabrik rokok dan pekerja di industri padat karya. Faktor yang mendominasi PHK karena rencana naiknya cukai rokok dan sebagian karena naiknya UMK di Jatim.”

Himawan Estu Bagijo, Kepala Disnakertrans Jawa Timur

“Mereka umumnya adalah pekerja pabrik rokok dan pekerja di industri padat karya. Faktor yang mendominasi PHK karena rencana naiknya cukai rokok dan sebagian karena naiknya UMK di Jatim,” ungkap Himawan.

Ia mengaku informasi tersebut diterimanya dari pihak perusahaan dan para buruh, setelah menyampaikan keluhannya ke Disnakertrans Jatim. Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Jawa Timur masih mencoba melakukan mediasi antara pegawai dan perusahaan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak sampai melakukan PHK. 

“Kami selalu memberikan sosialisasi kepada perusahaan supaya tidak melakukan PHK. Kemudian melakukan musyawarah mufakat mencari terbaik bagaimana. Berunding kemungkinan upahnya tidak terlalu tinggi, tapi kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan dan pekerjaan tetap berjalan,” jelasnya.

Jika PHK harus tetap dilakukan, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur ini meminta perusahaan agar sebelum PHK dilakukan, terlebih dahulu para pekerja diberi pelatihan. Pemprov Jawa Timur juga siap memberi pelatihan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Kerja (BLK).

“Sehingga uang pesangon yang diperoleh para pekerja, benar-benar bisa dimaksimalkan. Jadi, uang pesangonnya gak dipakai langsung habis. Kalau diajarkan bagaimana melakukan manage, bagaimana memulai usaha. Sehingga uang hasil PHK itu bisa untuk kelangsungan hidup mereka ke depan,” tuturnya.

Tak hanya terancam PHK, Himawan mengatakan, sebanyak 16 perusahaan di Jawa Timur juga ancang-ancang untuk melakukan relokasi. Dari jumlah itu, dua perusahaan pindah ke Jawa Tengah.

“Kebanyakan berasal dari daerah ring I. Surabaya ada tiga perusahaan, Sidoarjo sebanyak enam perusahaan, Kabupaten Mojokerto dua perusahaan, dan Kabupaten Pasuruan ada tiga perusahaan. Kemudian Gresik dan Jombang masing-masing satu perusahaan,” ungkapnya.

Himawan mengatakan, perusahaan yang melakukan relokasi ini umumnya mencari daerah dengan UMK yang rendah. Ia menyayangkan sikap perusahaan-perusahaan itu yang memilih pindah ke daerah dengan UMK rendah. “Perusahaan ini bukan tidak mampu bayar sesuai kenaikan UMK, tapi mereka pindah karena mencari UMK rendah untuk cari untung besar,” ujarnya.

Menurutnya, jika memang tidak mampu bayar sesuai UMK, perusahaan bisa mengajukan penangguhan UMK ke Pemprov Jawa Timur.  Kebijakan ini agar perusahaan tetap berada di daerah asal.

“Kami sudah sosialisasi. Kalau memang tidak mampu, monggo mengajukan penangguhan UMK. Sebab kalau pindah, tentu perusahaan harus mencari karyawan yang kompeten di daerah tempat relokasi,” pungkasnya. (mus/opi)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia