Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Anggaran Pilkada Surabaya Tambah Rp 16,6 M Jadi Rp 101,24 M

23 November 2019, 12: 41: 45 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPC)

Share this      

SURABAYA - Anggaran baru pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya tahun 2020 sudah diteken. Nilainya Rp 101.244.409.000. Jumlah itu mengalami penyesuaian cukup signifikan bila dibandingkan dengan anggaran lama yang ‘hanya’ Rp 84.637.990.000.

Angka penyesuaiannya sekitar Rp 16,6 miliar atau tepatnya Rp 16.606.419.000.  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020 yang baru tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Surabaya Eddy Cristijanto mengatakan, NPHD hasil penyesuaian penambahan honor penyelanggara pilkada ad hoc ini sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memang tidak diperkenankan adanya addendum terkait penambahan yang tidak ada hubungan dengan perubahan secara makro dalam pilkada.

“Contohnya ada penambahan calon  atau pemilu ulang itu baru bisa adendum, juga tidak diatur kalau ada perubahan keluarnya SE Mendagri  apa dilakukan addendum atau perubahan,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, karena pertimbangan tersebut maka Pemkot Surabaya menyikapi itu dengan membatalkan NPHD lama dan membuat NPHD baru, tapi tetap mencantumkan NPHD lama. "Permasalahan anggaran KPU sudah clear. KPU mulai hari ini (kemarin, Red) sudah bisa melaksanakan proses pelaksanan Pilkada 2020," urai Eddy.

Diketahui honor penyelenggara pilkada ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sebelumnya tidak masuk dalam NPHD Pilkada Surabaya 2020 yang diteken Wali Kota Surabaya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada 7 Oktober 2019. "Karena ada penambahan anggaran untuk kenaikan honor penyelenggara pilkada ad hoc, maka total anggaran pilkada berdasarkan NPHD yang baru menjadi Rp 101.244.409.000," imbuh Eddy.

Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi Ketua mengatakan, setelah NPHD yang baru hasil penyesuaian ditandatangani, pihaknya akan melakukan pencatatan ke Kanwil Perbendaharan Negara dan dicatatkan di APBD baru. Selanjutnya, bisa dilakukan pencairan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. "Ya paling tidak dibutuhkan waktu tujuh hari kerja," ujar Nur Syamsi.

Syamsi mengatakan, agenda KPU Surabaya terdekat dalam tahapan pilkada adalah menyiapkan pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan pada 25 November 2019 hingga 8 Desember 2019. Lalu, 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020 penerimaan syarat calon perseorangan. KPU Surabaya juga akan memulai membuka perekrutan tenaga ad hoc Pilkada Surabaya 2020 pada 1 Januari nanti. (rmt/opi)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia