Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Dimutasi, Jabatan Perencanaan Anggaran Pilkada Kosong

22 November 2019, 00: 56: 23 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Mutasi sejumlah pegawai OPD pada Rabu (20/11) lalu menimbulkan kekhawatiran di lingkup KPU Sidoarjo. Pasalnya, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program dan Data Komisi KPU Sidoarjo, Yuni Rismawati kena imbasnya. 

Yuni sebagai PNS Pemkab Sidoarjo yang diperbantukan di KPU dimutasi sebagai Sekretaris Kecamatan Sedati. Kini jabatan strategis yang ditinggal Yuni di KPU tersebut masih kosong. Padahal, peranan bidang program dan data sangat vital dalam persiapan menuju pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengaku, sudah mendengar rencana mutasi seminggu terakhir. Namun, secara pribadi Iskak hanya mendengar. Tidak pernah secara administratif, ada surat tembusan masuk ke komisioner KPU. “Meskipun secara pribadi saya menyayangkan tapi tetap menghormati,” katanya kepada Radar Sidoarjo. 

Sebab di tengah proses menjelang pilkada, bidang tersebut mengatur semua program pilkada. Di antaranya, terkait dengan perencanaan penganggaran dan sebagainya. “Seluruhnya beliau (Yuni) yang menghandle. Tentu kita merasa kehilangan sosok beliau,” ucap Iskak kecewa.  

Kepindahan Yuni, dikhawatirkan akan mengganggu proses perencanaan pilkada. Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampiakan surat nomor 270/6201/OTDA tertanggal 8 November. Isinya, gubernur atau wakil gubernur, walikota, atau wakil walikota dan bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Intinya, bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada sebaiknya tidak menarik PNSnya sampai proses pilkada selesai. 

Setelah Yuni dimutasi, KPU Sidoarjo langsung berkirim surat untuk mengajukan pengisian jabatan pada KPU RI dan diteruskan ke KPU Provinsi Jawa Timur. “Kita meminta segera mengisi. Karena ini masuk tahapan pemilu dan kalau memang lama, kita akan mengadakan rapat pleno mengajukan Plt,” tegasnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Ahmad Zaini menjelaskan, bahwa dimutasinya Yuni Rismawati telah melalui proses yang panjang. “Kemendagri sudah setuju. Diajukan sebelum mengeluarkan surat tersebut,” tandasnya. (rpp/vga) 

.

(sb/rpp/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia