Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dampak Kenaikan UMK 2020, Pengusaha Siap-Siap Relokasi Perusahaan

22 November 2019, 00: 51: 34 WIB | editor : Wijayanto

HENGKANG: Perusahaan padat karya seperti industri garmen ini yang terancam relokasi karena kenaikan UMK.

HENGKANG: Perusahaan padat karya seperti industri garmen ini yang terancam relokasi karena kenaikan UMK. (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA - Kepala Bidang Dewan Pengupahan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur Johnson Simanjuntak wanti-wanti bahwa kenaikan UMK tahun 2020 akan menjadi hal yang tidak mudah bagi beberapa perusahaan.

Bahkan perusahaan yang ada di 22 kabupaten/kota di Jatim merasa keberatan dengan kenaikan UMK sekarang yang naik lagi menjadi 8,51 persen. Padahal UMK tahun 2019 lalu telah naik rata-rata 20 persen.

UMK Jatim tahun 2020 telah ditetapkan Gubernur Khofiffah maksimal sebesar Rp 4,2 juta dengan kenaikan tertinggi di Surabaya. UMK Jatim ini menyamai UMK Provinsi DKI yang maksimal juga Rp 4,2 juta. Beda besaran UMK antara Jakarta dan Surabaya Rp 67.000.

“Contoh Kabupaten Lamongan, tahun lalu (UMK) sudah naik 20 persen sekarang naik 8,51 persen. Artinya dalam dua tahun kenaikannya sangat luar biasa. Kami akan melakukan sosialisasi ke perusahaan terkait investasi pola kerja bukan pemutusan hubungan kerja, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, akibat kenaikan UMK ini sudah ada beberapa perusahaan yang berencana pindah daerah yang upahnya lebih rendah. Johnson  menambahkan, ada juga perusahaan di Jatim yang pindah ke Jawa Tengah karena iklim investasi daerah tersebut juga bagus. Selain UMK di Jateng yang naik maksimal hanya Rp 2,7 juta dengan kenaikan tertinggi di Semarang.

“Infrastrukturnya bagus dan upah jauh lebih rendah dibanding Jatim. Sebenarnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah melakukan antisipasi agar perusahaan ini tidak  pindah ke daerah lain dengan mengunjungi beberapa perusahaan yang ada di Jatim,” jelasnya.

Lebih jauh Johnson  menjelaskan bahwa kenaikan upah buruh memang dapat memicu pertumbuhan ekonomi karena daya belinya juga akan meningkat. Namun sebaliknya yang terjadi di perusahaan, kenaikan upah tidak otomatis bisa menaikkan cost produksi.

Ia mencontohkan, kenaikan UMK 8,51 persen akan mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan kisaran 5 persen. Namun hal itu tidak bisa scara otomatis harga jual bisa dinaikkan 2 persen karena perusahaan sudah terikat kontrak dengan buyer.

“Yang paling terasa memang industri alas kaki (sepatu). Kalau harga jual dinaikkan, bisa-bisa 3 bulan ke depan perusahaannya akan dipindahkan ke luar negeri atau kita tak lagi dapat order,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah meninjau langsung beberapa industri alas kaki di Sidoarjo yang terancam tutup jika dipaksa menyesuaikan UMK 2020 yang naik 8,51 persen. Padahal di sisi lain, Presiden Jokowi berpesan supaya terus mendorong lapangan kerja dan mendorong industri yang berbasis ekspor.

“Salah satu andalan ekspor Jatim adalah industri alas kaki, tapi pangsa pasar Eropa mengalami penurunan. Karena itu saya minta kepada pemerintah supaya memberikan perhatian khusus bahkan memberikan insentif,” jelasnya.

Ia khawatir akibat dampak kenaikan UMK yang terlalu tinggi bisa mengganggu iklim investasi karena sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan relokasi dari ring 1 atau bahkan ke luar Jatim. “Makanya saya minta serikat pekerja dan pengusaha tetap terayomi,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengupahan Jatim Achmad Fauzi mengatakan ada tiga daerah yang usulan UMKnya ditolak lantaran terlalu tinggi.  Ketiga daerah yang ditolak adalah Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

“Usulan ketiganya tidak sesuai aturan. Karena disepakati bahwa penetapan UMK di Jatim sepenuhnya berpedoman sebesar 8,51 persen dari nilai UMK tahun sebelumnya," ujarnya,

Diketahui Bupati Pasuruan mengusulkan dua alternatif UMK ke Dewan Pengupahan Jatim. Yakni Rp 4.441.541,09 dan Rp 4.179.787,17. Wali Kota Blitar mengusulkan Rp 1.954.635,76 dan Rp 2.066.063,00. Sementara Bupati Sidoarjo belum mengirim draft usulan. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia