Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

UMK Jatim 2020 Disahkan, Surabaya Tertinggi Disusul Gresik-Sidoarjo

21 November 2019, 14: 49: 47 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang akan berlaku pada tahun 2020. Besaran UMK 2020 yang tertinggi di Kota Surabaya sebesar Rp 4,2 juta dan terendah Rp 1,9 juta di Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.

Kenaikan UMK Jatim sebesar 8,51 persen tersebut mengacu pada Surat Menteri Tenaga Kerja RI Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Kenaikan UMK juga merujuk pada perhitungan upah minimum yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menaker RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Inflasi nasional tahun 2019 sebesar 3,39 persen, sedangkan pertumbuhan produk domestik bruto/pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Karena itu, kenaikan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,51 persen.

Proses penetapan UMK Jatim tahun 2020 ini diawali dengan penyampaian usulan dari bupati dan wali kota kepada Gubernur Jatim melalui Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim melakukan sidang pembahasan usulan yang masuk dari semua kabupaten/kota.

Saat proses usulan ini, tercatat ada tiga usulan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan klarifikasi resmi dari kepala daerah terkait serta melalui serangkaian sidang pembahasan, maka disepakati bahwa penetapan UMK di Jawa Timur sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang ada. Yakni naik sebesar 8,51 persen dari nilai UMK 2019.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap semua stake holder mampu menjaga iklim hubungan industrial di Jatim tetap terpelihara secara kondusif, konstruktif, dan produktif.

Pemprov pun berkomitmen untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pengupahan tanpa mengorbankan kepentingan
dunia usaha maupun kesejahteraan tenaga kerja.

"Iklim ketenagakerjaan yang sehat pada gilirannya berdampak baik terhadap masuk, berkembang, dan terpeliharanya iklim investasi di Jatim yang positif," katanya.

Terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2020, Ketua Dewan Pengupahan Jatim Fauzi mengatakan, saat ini usulan dari Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan sudah masuk. Pihaknya belum dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim karena usulan UMSK dari dua kabupaten itu masih perlu klarifikasi lebih lanjut.

Demikian pula dengan UMSK yang belum masuk ke Dewan Pengupahan Jatim dari Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. "Jadi, masih akan dibahas dan dikonfirmasi lebih lanjut," katanya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia