alexametrics
Minggu, 29 Mar 2020
radarsurabaya
Home > Gresik
icon featured
Gresik

Dijanjikan Rapat Pembahasan dengan Dewan, AKD Batal Demo

19 November 2019, 13: 59: 56 WIB | editor : Wijayanto

AUDIENSI: Ketua AKD Gresik Nurul Yatim (tengah) bersama Kades Gredek Bahrul saat menemui Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani.

AUDIENSI: Ketua AKD Gresik Nurul Yatim (tengah) bersama Kades Gredek Bahrul saat menemui Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik membatalkan rencana aksi unjuk rasa mengepung gedung dewan terkait penurunan anggaran dana desa (ADD). Ini setelah mereka mendapatkan janji dari Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani bahwa pimpinan dewan akan menemui AKD pada Rabu (27/11) mendatang. 

Janji tersebut disampaikan Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani saat AKD hendak berkirim surat terkait aksi demo tersebut. “Bagaimana kalau demonya diundur saja. Nanti Rabu kami akan menggelar rapat pimpinan bersama dengan AKD terkait permasalahan penurunan ADD,” ujarnya.

Menurut Ketua Dewan, penurunan ADD merupakan kebijakan dari pemerintah sendiri. Sebab, dewan sebenarnya juga menyayangkan kebijakan tersebut. “Kami sudah berusaha untuk menaikan anggaran APBD 2020 agar semuanya bisa diakomodir tapi kenyataannya pemerintah malah minta turun,” tegasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim bersama Kades Gredek, Duduk Sampeyan Bahrul Ghofar mengaku bakal menunda aksi unjuk rasa. “Tapi kalau Rabu nanti tetap tidak ada kepastian kenaikan kami akan lakukan unjuk rasa dihari Kamis,” ujar Yatim.

Aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar AKD merupakan butut penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Rancangan APBD (R-APBD) 2020. ADD yang disiapkan Pemkab Gresik dari rencana awal Rp 117 miliar menjadi Rp 113 miliar. 

Menurut Yatim, dengan angka ADD tersebut dipastikan tidak cukup untuk membayar membayar penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Apalagi untuk operasional pemerintahan desa.

“Makanya, kami berkirim surat kepada DPRD Gresik untuk memperjuangkan kenaikan ADD dalam APBD 2020. Tapi, surat yang kami layangkan belum ada respon. Teman-teman (kades dan perangkat desa) sudah mulai resah. Makanya, mereka minta segera turun untuk melakukan aksi,” ujarnya.

Dikatakan, Pemkab Gresik terlalu minim dalam mengalokasikan ADD dengan patokan 10 persen dari dana alokasi umum (DAU). Sehingga, rata-rata desa menerima ADD sekitar Rp 275 juta pertahun.

Padahal, siltap untuk perangkat saja sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Sedangkan siltap untuk kepala desa (kades) diatasnya. Ditambah lagi untuk gaji rukun warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) perbulan.

“Kalau ada desa yang  memiliki 10 dusun, maka sudah ada 10 kepala dusun yang masuk dalam perangkat desa. Belum lagi, perangkat desa yang lain. Tak cukup untuk bayar siltap saja. Minimal, setiap desa menerima Rp 350 juta hingga Rp 400 juta, bisa membayar siltap dan operasional pemerintahan desa,” imbuh dia.  

Hal senada dikatakan oleh M Bahrul Ghofar yang berharap Pemkab Gresik melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mentransfer ADD pada bulan Februari.

Sehingga, kades dan perangkat desa bisa menikmati siltap setiap bulannya. Kenyataannya selama ini, ADD baru di transfer pada bulan Mei.

“Alasannya, peraturan bupati (Perbup) tentang ADD baru diteken pada bulan April. Kami tak mengerti kemauan dari Pemkab Gresik. Harus bagaimana kades dan perangkat desa dalam mensiasati selama tak mendapat penghasilan. Apakah kami sengaja dijerumuskan dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum?,” tanya dia. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia