Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Bambang Haryo Desak Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Solar

18 November 2019, 13: 17: 17 WIB | editor : Wijayanto

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa daerah tak hanya membuat risau para supir angkutan darat. Pasalnya langkanya solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membuat pengiriman logistik menjadi tersendat dan berdampak ke para pengusaha. 

Langkanya solar ini memantik perhatian Bambang Haryo Soekartono. Pemerhati transportasi logistik ini mengkhawatirkan langkanya solar akan berimbas pada perekonomian nasional. Mengingat angkutan darat logistik merupakan urat nadi perekonomian nasional yang berkontribusi lebih dari 85 persen.

“Saya sangat prihatin atas kelangkaan solar yang berlarut-larut ini. Lebih prihatin lagi, kementerian terkait tidak bersuara, seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat,” ungkapnya, Minggu (17/11).

Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi instansi yang paling berkepentingan dalam menjamin perpindahan logistik dengan menggunakan transportasi. Kemenhub  jugalah yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap konektivitas serta peduli mengatasi kelangkaan solar subsidi.

“Konektivitas angkutan darat itu berkaitan erat dengan moda angkutan lain. Baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang. Mulai hulu hingga hilir atau konsumen,” terang politisi dari Partai Gerindra ini.

Oleh karenanya, Bambang Haryo mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan solar subsidi. Pasalnya multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas.

Pertama melambatkan ekonomi karena logistik terhambat sehingga harga-harga akan naik dan inflasi turut meningkat. Dengan logistik terhambat, ketidakpedulian kementerian terkait dirasa tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi

Seperti diketahui pemerintah atas persetujuan DPR RI telah menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019. Smentara pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen.

Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi pada 2010 hanya 11,2 juta kiloliter, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6, persen.

“Seharusnya kelangkaan solar tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang ini. Sekarang Indonesia sedang berpacu untuk menghindari ancaman resesi dan pemerintah tidak boleh bekerja santai, mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja,” tegasnya. (rul)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia