Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Khofifah Sinergikan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

16 November 2019, 15: 17: 13 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Khofifah

Gubernur Khofifah (DOK/JPC)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menjalankan mandat Presiden Joko Widodo untuk  mewujudkan Indonesia Maju dan Sumber Daya Manusia (SDM)  Unggul. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh kebijakan yang diambil Pemprov Jatim akan selaras dengan program kebijakan pemerintah pusat.

Oleh karenanya selesai rapat koordinasi nasional(rakornas) Pusat tanggal 14 November di Sentul akan diselenggarakan rakor tingkat provinsi yang rencananya diselenggarakan  tanggal 20 November di Surabaya. “Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota  agar program yang dicanangkan berjalan optimal berseiring  mulai pusat sampai desa/kelurahan,” kata Khofifah.

Ditambahkan, Pemprov Jatim segera menindaklanjuti dengan melakukan rakor provinsi dengan mengundang seluruh forkopimda plus provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota,  perguruan tinggi negeri dan swasta, seluruh camat serta perwakilan desa/kelurahan se Jatim.  Seperti diketahui, ada lima visi besar yang menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya yaitu pembangunan sumber daya manusia, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, merampingkan regulasi, reformasi birokrasi serta transformasi ekonomi.

Khofifah mengatakan pihaknya akan menyelaraskan dengan ritme kerja dan kebijakan pemerintah pusat serta mengkordinasikan dengan kebijakan kabupaten/ kota. Di sektor infrastruktur, Pemrov Jatim terus berupaya mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan, salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang mana saat ini telah terbangun sepanjang 379,52 kilometer.

“Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien. Arus mobilitas  manusia , barang, dan jasa akan semakin lancar, menurunkan biaya logistik dan dapat menyambungkan antara sentra-sentra ekonomi potensial di Jatim,” tegasnya. 

Dalam hal pembangunan SDM Pemprov Jatim tengah berupaya keras menurunkan angka prevalensi stunting yang berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen. Kesehatan ibu dan bayi menjadi fokus perhatian Pemprov Jatim mengingat pembangunan sumber daya manusia akan dimulai sejak masih berada di dalam kandungan.

Sementara pada sektor pendidikan, Pemprov Jatim telah menyelenggarakan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) pada jenjang SMA/SMK Se-Jawa Timur. “Terkait investasi, Pemprov Jatim terus memacu kinerja investasi di seluruh lini. Mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, energi dan sektor lain di 38 kabupaten/kota. Alhamdulillah Singosari sudah diputuskan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” tambahnya.  

Pada internal Pemprov Jatim, Khofifah mengaku tengah melakukan upaya reformasi birokrasi berbasis revolusi industri 4.0. Seluruh pelayanan masyarakat kedepan akan dapat diakses secara digital sehingga dapat lebih cepat dan transparan. 

Sementara itu, dalam hal pemanfaatan APBD Pemprov Jatim telah meninggalkan model perencanaan money follow function dan beralih ke model perencanaan money follow program. 

“Pendekatan ini membuat Pemprov lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Poinnya, seluruh kebijakan yang keluar dari Pemprov Jatim harus dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia