Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

BPOM Ungkap 96 Kasus Kosmetik Ilegal

13 November 2019, 13: 56: 01 WIB | editor : Wijayanto

Plt Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani

Plt Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani (ISMAUL CHOIRIYAH/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengungkap 96 kasus peredaran kasus ilegal selama 11 bulan. Total nilainya Rp 58,9 miliar sejak bulan Januari hingga November 2019.

"Ada tren peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya," kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI Mayagustina Andarini di Surabaya.

Menurut dia, meningkatnya jumlah kosmetik ilegal itu tak terlepas dari kebijakan di perbatasan. Produk yang tak berizin dapat masuk meskipun perzinannya menyusul. Selain itu, ada kemudahan untuk memasarkan produk. "Dari situ ada potensi memasukkan barang secara ilegal," katanya.

Adapun kasus kosmetik yang paling banyak ditangani BPOM adalah kosmetik yang dicampur bahan obat serta tidak punya izin produksi atau izin edar.

Untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal, BPOM melakukan berbagai pencegahan seperti melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu, generasi milenial dan publik figur yang menjadi endorse. "Artis biasanya jika meng-endors maka follower-nya akan cepat membeli. Seperti kasus di Kediri," katanya.

Mayagustina menambahkan, untuk mengetahui suatu kosmetik ilegal atau bukan, masyarakat hanya perlu membuka situs BPOM di Cek BPOM dan BPOM Mobile. Di laman tersebut, BPOM memberikan petunjuk terkait ilegal atau tidak suatu kosmetik.

Sementara itu, kemarin BPOM meresmikan tiga kantor badan koordinasi wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur bersamaan dengan pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM 2019 di Surabaya.

Plt Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani mengatakan, tiga kantor tersebut berada di Madiun (Bakorwil 1), Malang (Bakorwil 3), dan Jember (Bakorwil 5).

"Ini untuk mendekatkan layanan publik BPOM langsung terjun ke masyarakat. Kita tidak banyak bicara, pokoknya layanan konkret," ujarnya.

Pemilihan tiga wilayah ini setelah pihaknya mempertimbangkan cakupan kota/kabupaten di sekitarnya. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar lebih banyak wilayah di Jatim dibangun kantor Bakorwil BPOM. "Tapi kita lihat tiga daerah itu cakupannya bisa luas sekali. BPOM juga sudah ada lokasi di Kediri, dan di Jember," ucapnya. (ism/rek)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia