Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Cak Anam Lawan Eksekusi Astranawa, PN Koordinasi dengan Polrestabes

13 November 2019, 13: 13: 23 WIB | editor : Wijayanto

Gedung Astranawa yang dieksekusi PN Surabaya hari ini.

Gedung Astranawa yang dieksekusi PN Surabaya hari ini. (GINANJAR/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Gedung Astranawa di Jalan Gayungsari Timur VIII-IX, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungsari, dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (13/11) ini.

Lahan sengketa itu secara hukum menjadi milik DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur setelah Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya memenangkan gugatan perdata terhadap mantan Ketua PKB Jatim Choirul Anam.

Humas PN Surabaya Sigit Sutrisno menambahkan, eksekusi Gedung Astranawa itu berdasarkan surat PN Surabaya nomor W14.U1/15818/HK.02/11/2019 perihal pemberitahuan eksekusi pengosongan tertanggal 7 November 2019. Juru sita PN Surabaya melaksanakan eksekusi berdasarkan amar putusan PN Surabaya Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 19 Juli 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 30 November 2016 jo putusan Mahkamah Agung RI No 743 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018 poin 3 dan poin 9.

Mantan Ketua PKB Jatim Choirul Anam

Mantan Ketua PKB Jatim Choirul Anam (GINANJAR/RADAR SURABAYA)

Choirul Anam mengaku sudah mengetahui rencana eksekusi tersebut. Pria yang akrab disapa Cak Anam itu mengatakan bahwa dirinya akan melakukan perlawanan, bahkan jika perlu dengan kekerasan. Cak Anam menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan kawan-kawannya jika dalam keadaan mendesak.

"Kalau memang dia (PKB Jatim, Red) memaksakan kehendak, saya juga akan paksakan kehendak. Kami tolak karena memang lahan itu bukan miliknya," ucapnya.

Cak Anam sebagai termohon mengaku punya dua alat bukti kepemilikan Gedung Astranawa. Bukti pertama adalah Surat Hibah tertanggal 19 Juni 1997. Kedua, Surat Tanda Hak Milik tertanggal 16 Juli 1997. "Kedua surat itu terbit sejak jauh hari sebelum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir," katanya.

Sedangkan PKB, lanjut Cak Anam, dalam perkara ini hanya memiliki satu alat bukti berupa Surat Persetujuan Wali Kota Surabaya yang saat itu dijabat Sunarto Sumoprawiro, yaitu No 024/VIII/YKP/SP/2000.

"Tapi, dalam Surat Persetujuan Wali Kota Surabaya ini tertulis lahan yang dimaksud terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Sedangkan Gedung Astranawa terletak di Kecamatan Gayungan, Surabaya. Wilayahnya beda kok mau dieksekusi dengan dasar ini," ucapnya. 

Cak Anam menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jatim pada 1999--2006. Dia mengakui menggunakan sebagian ruangan Gedung Astranawa sebagai kantor PKB Jatim.

"Hanya dua ruangan di lingkungan gedung ini yang saya gunakan untuk kantor DPW PKB. Waktu itu saya berpikiran daripada menyewa gedung di tempat lain, mending PKB Jatim menempati kantor di beberapa ruangan Gedung Astranawa saja," ujarnya.

Juru Bicara PN Surabaya Sigit Sutriono mengatakan, perlawanan tersebut adalah hak Cak Anam. Pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk melakukan eksekusi. Misalnya, berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Polsek setempat untuk pengamanan di lokasi.

"Kita lihat situasi dulu. Kalau keamanan jalan, ya tetap dijalankan. Dan tergantung keamanan. Kalau tidak ya kami mundur dulu," ucapnya singkat.

Sebelumnya, majelis hakim menyatakan bahwa lahan seluas 3.819 meter persegi itu sah dimiliki oleh PKB Jatim. Hakim mendasarkan keputusannya itu pada surat persetujuan bernomor 024/VIII/YKP/SP/2000 yang diajukan penggugat sebagai bukti. Surat itu berisi tentang penyerahan hibah lahan dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya kepada PKB Jatim pada tahun 2000.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk meminta restu soal rencana eksekusi Gedung Astranawa. "Kami minta doa restu dan tausiah bahwa besok (hari ini, Red) akan ada pelaksanaan eksekusi putusan MA terkait keberadaan Astranawa," katanya.

Anik menegaskan bahwa eksekusi tersebut harus dijalankan untuk melaksanakan putusan MA yang memenangkan pihaknya terkait kepemilikan Gedung Astranawa. "Gedung ini bukan milik perorangan, namun institusi, yakni DPW PKB Jatim," jelasnya.

Pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan PWNU Jatim. Sebab, sebagai organisasi yang dibesarkan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, PKB memiliki kewajiban tersebut. "Kami dilahirkan NU. Maka, setiap sikap kami harus dengan restu NU," katanya.(gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia