Senin, 20 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Honorer K-2 Sulit Diangkat PNS, Komisi A Temui Kemen PAN-RB

11 November 2019, 17: 20: 22 WIB | editor : Wijayanto

Anggota Komisi A DPRD Jatim Mochammad Aziz

Anggota Komisi A DPRD Jatim Mochammad Aziz (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Impian ribuan tenaga honorer kategori dua (K-2) di Jawa Timur agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih sulit terealisasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebut saat ini tidak ada payung hukum untuk mengakomodasi honorer menjadi PNS.

"Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur sudah bertemu dengan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu. Kami meminta agar honorer K2 diprioritaskan, tapi ditolak," ujar anggota Komisi A DPRD Jatim Mochammad Aziz.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, penolakan tersebut lantaran tidak ada payung hukum untuk honorer K-2 menjadi PNS. Pihak Kemen PAN-RB menyampaikan bahwa sudah ada standar-standar tertentu dalam pengangkatan atau rekrutmen PNS. "Intinya, tidak bisa mengakomodir K-2. Kemenpan RB bilang bila dipaksakan, maka akan berdampak hukum dan menjadi temuan BPK," katanya.

Kemenpan RB juga menyampaikan bahwa pada tahun 2013 sudah diadakan tes untuk K-2. Hasilnya, sebagian lolos dan sebagian gagal. Pada tahun 2019 ini tidak ada tes lagi untuk K2. "Yang ada, pilihan untuk mengikuti ujian pada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," jelasnya.

Lebih lanjut, politisi asal Pulau Madura ini mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) hanya mengikuti pusat. Sebab, persoalan ini tidak hanya terjadi di Jatim, melainkan juga di semua daerah di tanah air.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno mengatakan, seleksi P3K dipastikan tidak ada tahun ini. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu terbitnya dua Keputusan Presiden (Keppres) sebelum melangsungkan seleksi. "Kami Pastikan jadwal pelaksanaan P3K digelar tahun 2020," ungkapnya.

Meskipun ditunda, Anom menambahkan, persyaratan P3K dipastikan tidak akan berubah. Juga tidak ada batasan usia untuk mengikuti seleksi P3K. "Setahun menjelang pensiun pun bisa ikut. Tidak masalah," katanya.

Kelonggaran batas usia maksimal juga diberikan untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama (PPPK). Karena itu, PPPK dapat menjadi pilihan alternatif bagi honorer K-2 untuk mengikuti seleksi. Batas usia pendaftar PPPK diberikan hingga tiga tahun menjelang pensiun.

Jika batas pensiunnya 60 tahun, maka pendaftar maksimal 57 tahun. "PPPK ini bisa K-2 atau bukan dari pegawai tidak tetap (PTT) sepanjang formasinya masih ada. Jadi, tidak harus berasal dari PTT," jelas Anom.

Tahun ini seharusnya Pemprov Jatim membuka rekrutmen P3K sebanyak 962 orang. Kuota ini disediakan khusus untuk PTT yang sudah masuk kategori K-2 atau K-1 yang database-nya ada di Kemen PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia