Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemprov Perketat Pengawasan Gedung Sekolah, Cegah Bangunan Ambruk

08 November 2019, 19: 30: 59 WIB | editor : Wijayanto

Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono

Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ambruknya gedung SDN Gentong, Pasuruan, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap semua bangunan sekolah di Jawa Timur.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua bupati dan wali kota di Jatim untuk memperketat pengawasan gedung-gedung sekolah di wilayahnya masing-masing.

"Imbauan Bu Gubernur agar kejadian di Pasuruan jangan sampai terjadi di wilayah lain," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono di Surabaya, Jumat (8/11).

Pemprov menekankan beberapa hal dalam melakukan pengawasan bangunan sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dan madrasah. Bupati dan wali kota diminta melakukan pemetaan sarana dan prasarana sekolah yang ada. "Sehingga bisa diklasifikasi kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Apakah kerusakan ringan, sedang, atau rusak berat. Sehingga mudah dilakukan penanganan,"  ujarnya.

Gubernur juga meminta bupati dan wali kota mengecek umur bangunan sekolah yang ada. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi jika ada bangunan sekolah yang sudah tua dan perlu direhabilitasi.

"Kondisi bangunan sekolah yang ada di kota/kabupaten perlu dicek dengan seksama. Kasus bangunan sekolah roboh bisa dieliminir jika kualitas bangunan terus dipantau," jelasnya.

Khusus untuk bangunan sekolah SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab Pemprov, pria yang juga kepala Biro Kesejahteraan Sosial ini mengatakan, pihaknya telah meminta para kepala sekolah untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh kondisi gedung bangunan sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga diminta melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi atau kantor cabang pendidikan terkait kondisi sekolah.

Hudiyono menambahkan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa digunakan untuk pembangunan gedung maupun rehab gedung sekolah. Namun, tidak bisa maksimal karena ada batasan maksimal Rp 75 juta.

"Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selalu mengalokasikan anggarkan untuk menjaga kondisi gedung sekolah. Bila memang urgen untuk melakukan perbaikan dan rehab gedung, kepala sekolah bisa memberikan usulan," katanya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia