Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Eselon III dan IV Dihapus, Posisi 1.920 Pejabat di Pemprov Belum Jelas

08 November 2019, 16: 10: 41 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merampingkan eselonisasi aparatur sipil negara (ASN) dari empat eselon menjadi dua eselon. Namun, hingga saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mendapat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait penghapusan jabatan eselon tiga dan empat.

"Kami masih menunggu juklak dan juknis," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Timur Anom Surahno di Surabaya. "Kemungkinan eselon tiga dan empat akan menjadi pegawai fungsional. Mereka menjadi administrator dan pengawas," tambahnya.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan eselon itu dilakukan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya menunggu petunjuk dari Kementerian PAN-RB yang bakal melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia.

Anom mengungkapkan, saat ini jumlah pejabat eselon tiga di Pemprov Jatim sekitar 480 orang. Adapun eselon empat tiga kali lebih banyak atau sekitar 1.440 orang. Sehigga total jumlah pegawai eselon tiga dan empat di pemprov mencapai 1.920 orang.

Menurut dia, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada penyebutan eselon tiga dan empat.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo berjanji akan melakukan penghapusan jabatan eselon tiga dan empat. Ini dilakukan untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi tentang perampingan birokrasi. Targetnya, penghapusan eselon ini selesai dalam setahun.

Menurut Anom, yang harus diperhatikan adalah para camat (eselon tiga) dan lurah (eselon empat). Sebab, kedua jabatan itu tidak bisa difungsionalkan. "Memang fungsinya direktif dan kewilayahan. Nantinya kita akan melihat analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk menentukan kelas jabatan," jelasnya.

Anom mengatakan, saat ini pemprov sudah mulai melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. PP itu berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.  (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia