Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

325.042 Wajib Pajak Manfaatkan Pemutihan, Raup Rp 146 Miliar

06 November 2019, 17: 12: 44 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim Boedi Priyo Suprayitno mengatakan hingga data per 31 Oktober sebanyak 325.042 wajib pajak (WP) yang telah memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II, pembebasan denda dan daftar ulang. Meskipun masa pemutihan ini berakhir 14 Desember mendatang, namun Boedi berharap agar masyarakat segera memanfaatkan kebijakan ini.

Boedi mengatakan dari jumlah WP tersebut terdiri dari 60.557 WP untuk pembebasan BBN II, 16.763 WP untuk pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 247.722 WP untuk daftar ulang. Menurutnya potensi pendapatan yang hilang atau lost karena pembebasan sebesar Rp 27.162.343.500. “Kemudian potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok sebesar Rp 42.662.377.600,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk WP yang sudah melakukan pembebasan denda atau sanksi administrasi PKB sebanyak 16.763. Menurutnya potensi pendapatan yang hilang sebesar Rp 1.752.554.310, tapi potensi yang didapat dari penerimaan PKB sebesar Rp 5.700.191.200. 

 “Untuk penerimaan PKB dari yang Daftar Ulang sebanyak 247.722 SKP. Potensi penerimaan PKB pokok sebesar Rp 98.026.624.950,” katanya.

Total potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok (Pembebasan BBN II, Pembebasan Denda dan Daftar Ulang) hingga 31 Oktober  dari program pemutihan mencapai Rp 146.389.193.750. Sedangkan, potensi yang hilang akibat pembebasan sebesar Rp 28.914.897.810.

Sementara untuk laporan data kendaraan luar provinsi yang didaftarkan di Jatim, dampak kebijakan pembebasan BBN II berhasil memancing 5.261 obyek baru WP. Jumlah tersebut terbagi menjadi 1.524 WP roda dua dan 3.737 WP roda empat.

Total potensi penerimaan berhasil diperoleh sebesar Rp 8.555.116.750. Sedangkan, potensi yang lost akibat pembebasan sebesar Rp 5.355.978.900.  Kemudian WP yang terlambat membayar dan memanfaatkan pembayaran melalui Payment Point Online Bank (PPOB) Indomaret sebanyak 3.362 dengan potensi Rp 1.444.823.100.

Boedi mengatakan Kantor Bersama Samsat di seluruh Jatim telah menyediakan layanan tambahan berupa payment point. Ia berharap agar masyarakat segera mungkin memanfaatkan kebijakan pemutihan ini. “Karena kalau akhir waktu pemutihan biasanya terjadi antrean panjang,” pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia