Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Kejari Sasar Notaris, Bengkel dan Pemilik Resto

06 November 2019, 06: 05: 33 WIB | editor : Wijayanto

KLARIFIKASI: Petugas BP Jamsostek ditemani Jaksa Kejari Gresik meminta klarifikasi kepada pemilik resto, bengkel dan notaris di Gresik.

KLARIFIKASI: Petugas BP Jamsostek ditemani Jaksa Kejari Gresik meminta klarifikasi kepada pemilik resto, bengkel dan notaris di Gresik. (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) kembali melayangkan surat panggilan terhadap beberapa pihak yang ditengarai enggan mendaftarkan diri menjadi peserta jaminan sosial.

Jika sebelumnya BP Jamsostek memanggil klinik dan apotek, kali ini surat panggilan dilayangkan kepada pemilik bengkel, pengusaha kafe resto dan notaris yang ada di Gresik.

Kepala BP Jamsostek Cabang Gresik, Ahmad Fauzi Usman mengatakan, panggilan kali ini sekaligus menjadi teguran keras bagi pemilik usaha dan notaris agar segera mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek.

“Setelah dipanggil ini mereka tidak juga patuh dan mendaftarkan diri tentu kami akan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik agar segera bertindak,” tegas Fauzi.

Di tempat lain, Petugas Pemeriksa Madya BP Jamsostek Cabang Gresik, Galih Suryoputro menyebutkan, ada sekitar 160 pelaku usaha yang dipanggil. Mereka terdiri dari pemilik kafe dan resto yang membuka usahanya di Icon Mall dan Gressmall, pemilik bengkel serta notaris.

“Dari jumlah undangan yang kami kirim ada sekitar 40 persen pemilik usaha yang datang. Rencananya kami akan layangkan surat panggilan kedua,” kata dia.

Dikatakan, sesuai dengan aturan, pemanggilan tersebut dilakukan dengan tetap merujuk pada Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Di dalam undang-undang tersebut tertulis jelas pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jika tidak dipatuhi ada sanksi yang diterapkan.

“Kami sudah berusaha melakukan sosialisasi maupun pendekatan persuasif namun tidak dihiraukan sehingga kami terpaksa memanggil mereka ke kantor Kejaksaan,” imbuhnya. 

Sementara itu, salah satu notaris yang dipanggil Widya Feni mengaku kaget dengan pemanggilan tersebut. Dia mengaku tidak tahu apabila selama ini BP Jamsostek sudah melakukan sosialisasi.

“Saya kira antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sama. Selain itu, staf di kantor tidak diinformasikan kalau sebelumnya memiliki sosialisasi jaminan sosial di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional),” dalihnya. 

Sebelumnya, Kepala Seksi Datun Kajari Gresik, Andy Rahman mengatakan, akan memberikan sanksi yang akan kepada pemilik usaha yang enggan mendaftarkan diri menjadi peserta BP Jamsostek.

“Sanksi yang diberikan mulai dari administrasi, pencabutan izin usaha hingga pemidanaan.  Misalnya, tidak mendapatkan layanan publik seperti pengurusan izin perpanjangan klinik hingga tidak bisa mengurus SIM,” pungkasnya. (fir/han)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia