Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Lindungi Industri Lokal, Tolak Relokasi Pabrikan Tiongkok ke Indonesia

05 November 2019, 18: 03: 04 WIB | editor : Wijayanto

HARUS DILINDUNGI: Aktivitas di salah satu pabrik baja di Surabaya. IISA menolak adanya relokasi maupun produk baja dari Tiongkok yang tak ber-SNI karena akan merusak industri dalam negeri.

HARUS DILINDUNGI: Aktivitas di salah satu pabrik baja di Surabaya. IISA menolak adanya relokasi maupun produk baja dari Tiongkok yang tak ber-SNI karena akan merusak industri dalam negeri. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ketua Klaster Baja Lapis Aluminium Seng Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISA) Henry Setiawan mengungkapkan, pihaknya akan menolak jika ada pabrikan baja asal Tiongkok yang akan merelokasi pabriknya ke Asean, termasuk Indonesia. Hal itu untuk keberlangsungan industri besi dan baja, sekaligus menjaga kualitas baja yang seharusnya ber standar nasional Indonesia (SNI).

Penolakan tersebut lantaran pabrikan baja asal Tiongkok dalam produksinya menggunakan teknologi Infuction Furnace (IF). Hal ini membuat produksi besi beton memiliki kualitas di bawah standar. Bahkan produk baja tulangan menggunakan IF ini tidak layak digunakan untuk aplikasi struktur karena ringkih.

Menurut Henry, penggunaan IF dapat membahayakan konsumen karena non-SNI. "Selain itu juga dapat menyebabkan polusi tinggi dan kerusakan lingkungan. Itulah mengapa di Tiongkok sudah dilarang," terangnya.

Meski demikian, kata Henry, hingga saat ini belum ada informasi adanya rencana relokasi pabrikan Tiongkok ke Indonesia, termasuk Jawa Timur (Jatim) yang memiliki peluang investasi di sektor manufaktur.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen, termasuk melindungi keberlangsungan industri besi dan baja. Hingga saat ini, bahkan masih banyak beredar produk baja impor dan tidak ber-SNI. Diperkirakan jumlahnya mencapai 60 persen lebih, sisanya produk impor ber-SNI. "Setiap tahun ada peningkatan impor produk baja yang kebanyakan memang dari Tiongkok, dengan rata-rata 30 persen meningkatnya," katanya.

Henry menjelaskan, pengawasan barang beredar itu di bawah Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Pengawasan Barang Beredar terkait produk non SNI. Menurutnya, pengawasan ada di beberapa pihak, di antaranya adalah Bea Cukai jika petunjuk teknis (juknis) Permendag Nomor 110 Tahun 2018 telah terbit dengan pengawasan di wilayah kepabean, serta pengawasan langsung di dalam pabrik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perindustrian.

"Selain itu, pengawasan barang beredar juga perlu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Polri, jadi semua pihak bergerak," katanya. (cin/nur)

(sb/cin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia