Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

Kenaikan Iuran Diharapkan Percepat Pembayaran Tunggakan BPJS

03 November 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Kenaikan Iuran Diharapkan Percepat Pembayaran Tunggakan

Kenaikan Iuran Diharapkan Percepat Pembayaran Tunggakan (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - BPJS Kesehatan lagi-lagi menunggak pembayaran klaim ke rumah sakit di Jawa Timur. Sejauh ini sudah enam bulan BPJS menunggak pembayaran. Terhitung mulai bulan Juni hingga Oktober 2019. Dengan nilai sebesar Rp 2,3 triliun yang terhitung hingga September saja. Diharapkan dengan kenaikan iuran peserta dapat membuat pembayaran klaim lebih lancar dan tak menunggak lagi.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Timur (Persi Jatim) dr Dodo Anondo MPH menyampaikan, akibat penunggakan pembayaran klaim ini banyak direktur rumah sakit yang mengeluh. Karena cash flow yang terhambat dan membebani rumah sakit. Terutama dalam pemenuhan biaya pelayanan dan obat.  

“Kita dari pihak rumah sakit tetap memastikan untuk menjaga kualitas pelayanan. Masalahnya adalah dari pemenuhan obat. Karena kita juga kerja sama dengan produsen obat. Karena kita tidak membayar, obat banyak yang tersandera oleh pabrik. Sehingga kita terkendala untuk memberikan pelayanan optimal,” ujarnya.

Dodo membenarkan, sementara ini, untuk menutupi pembiayaan, rumah sakit terpaksa mengikuti sistem pinjaman Supply Chain Financing (SCF) kepada bank yang bekerja sama dengan BPJS. “Sudah kadung begini, dari pada tidak dijalani, ya kita ambil saja,” paparnya. 

Tunggakan pembayaran yang terus-terusan menumpuk, Dodo nilai akan sangat memberatkan rumah sakit. Terutama rumah sakit milik swasta yang operasional dan pembayaram karyawannya mengandalkan dari pembayaran yang dilakukan oleh pasien. “80 persen dari 381 rumah sakit di Jatim sudah bekerja sama dengan BPJS. Dan 75 persen dari mereka pasiennya adalah anggota JKN-KIS. Kira-kira saja bagaimana ngelunya (pusingnya, Red) rumah sakit swasta. Bukannya tekor lagi kalau tidak segera di bayar, tapi terancam tidak bisa beroperasi,” lanjutnya. 

Persi berharap, kenaikan iuran yang telah diteken oleh presiden melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 akan mampu menutup defisit BPJS. Sehingga pembayaran ke rumah sakit dapat terbayarkan dengan tepat waktu. “Pemerintah memberikan bantuan ini awalnya, kalau sudah terjadi seperti ini (defisit dan penunggakan, Red) sudah sebaiknya mengulurkan bantuan,” ujarnya. (ism/nur)

(sb/is/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia