Minggu, 15 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Pelonggaran Suku Bunga Pemicu Properti Kembali Bergairah

25 Oktober 2019, 13: 55: 22 WIB | editor : Wijayanto

DUKUNGAN PERBANKAN: Permintaan properti tetap ada, namun adanya kelonggaran DP dan suku bunga akan membuat penjualan kian bergairah.

DUKUNGAN PERBANKAN: Permintaan properti tetap ada, namun adanya kelonggaran DP dan suku bunga akan membuat penjualan kian bergairah. (ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kabinet Kerja II Indonesia Maju telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (23/10). Sejumlah nama pelaku usaha yang menduduki sejumlah posisi di kabinet diyakini dapat membentuk strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun investasi.

Respon pasar terhadap deretan nama kabinet kerja jilid II juga cukup bagus, mengingat saat pengumuman kabinet, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di kurs tengah Bank Indonesia (BI).

Beragam pekerjaan rumah di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin menunggu untuk kebijakan baru. Terutama terkait industri properti. Pasalnya hingga kuartal III 2019, industri ini masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal antara pemerintah dan otoritas terkait seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran kepada perbankan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Data BI mencatatkan realisasi penyaluran KPR hingga Agustus 2019, hanya tumbuh 11,3 persen year on year (yoy) atau setara Rp 494,4 triliun. Lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,3 persen yoy.

Sehingga untuk menumbuhkan industri properti ke arah lebih positif, pihaknya telah melonggarkan aturan pembiayaan loan to value (LTV) yang membebaskan besaran uang muka untuk pembelian rumah pertama dan 5 persen untuk pembelian rumah kedua.

Namun Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Danny Wahid mengatakan, kelonggaran LTV tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan industri properti jika tidak didukung oleh suku bunga kredit yang rendah.

“Sebetulnya dengan situasi ekonomi global seperti sekarang ini harusnya bank-bank, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mengacu pada Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRRR) sebesar 5,25 persen. Apalagi pada tahun ini, BI sudah tiga kali menurunkan suku bunga sebanyak 75 basis points (bps),” ucapnya belum lama ini.

Menurut Danny, di saat mayoritas perbankan di negara-negara Asia Tenggara lainnya memberikan suku bunga kredit single digit¸ perbankan Indonesia masih di atas 10 persen. “Padahal, idealnya  suku bunga kredit itu single digit,” tegasnya.

Oleh karena itu kabinet pemerintahan yang baru berjalan beberapa hari ini, para pelaku industri properti berharap adanya sinergi dan relaksasi dalam hal regulasi. Baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun bank.

Lebih lanjut Danny menjelaskan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya jika suku bunga turun, geliat masyarakat yang akan membeli properti dapat meningkat. Selain itu, jangka waktu KPR juga diperpanjang.

Sampai saat ini, Indonesia masih berada dalam jangka waktu hanya sampai 30 tahun. Padahal di beberapa negara seperti Australia dan Jepang sudah menerapkan jangka waktu 50 hingga 100 tahun. ”Sebagai pelaku industri properti, kami bakal menunggu gebrakan kebijakan-kebijakan baru yang pro industri ini,” pungkasnya. (rul/nur)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia