Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Dewan Sebut Pemotongan Gaji Dinkes Ngawur, Inspektorat Dalamiof

23 Oktober 2019, 00: 13: 18 WIB | editor : Wijayanto

Syaichu Busyiri

Syaichu Busyiri (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik mendapatkan sorotan dari kalangan dewan. Pasalnya, pemotongan gaji tersebut merupakan tindakan ngawur dan melanggar hukum. Mereka mendesak Inspektorat menunjukkan nyalinya untuk memproses permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaikhu Busiri mengatakan apa yang dilakukan Kepala Dinkes Gresik merupakan tindakan ngawur. Sebab tak ada aturan terkait hal itu. Menurutnya jika yang menjadi dalih pemotongan adalah kekurangan dan menunggu perubahan APBD, hal itu dianggap mengada-ada. 

“Itu (potongan,red) harus didalami. Sebab mekanisme penggajian PNS itu sudah jelas. Gaji selama setahun sudah ada anggarannya. Yang lebih penting hal itu sudah diatur dalam undan-undang,” ungkap Syaikhu.  

Syaikhu mengatakan sesuai undang-undang, penggajian PNS itu dilakukan melalui bendahara Dinkes yang sebelumnya mengajukan ke BPPKAD. Setelah itu, BBKAD meneruskannya ke Bank Jatim. Sehingga nominalnya sesuai yang diajukan. Nah kalau tiba-tiba berkurang, itu menjadi pertanyaan. 

“Kekurangan itu masih bisa dianggap wajar apabila ada perubahan terkait gaji PNS. Namun, tahun ini perubahan itu tidak ada,” terangnya.  

Politisi PKB itu juga mengatakan pemotongan itu legal ketika ada aturannya. Harus ada perdanya. Sehingga potongan itu bisa dipertanggung jawabkan.  Nah kalau tidak maka ngawur. “Seperti iuran korpri dan zakat, itu juga ilegal,” tegasnya.

Menurut Syaikhu, menanggapi dugaan itu, pihaknya akan memanggil pihak Dinkes untuk mengklarifikasi terkait dugaan pemotongan itu. “Secepatnya akan kami panggil,” pungkasnya. 

Terpisah, Kepala Inspektorat Gresik, Edy Siswoyo mengatakan pihaknya akan mendalami laporan itu. Hanya saja untuk perkembangan terbaru hasil pendalaman anggotanya di lapangan, pihaknya belum mendapatkan update. 

“Kami akan terus dalami bukti-bukti yang ada. Selanjutnya kami simpulkan terkait dugaan potongan itu,” ungkapnya. 

Terkait saksi-saksi lain yang akan dimintai keterangan, Edy enggan menyebutkan. Hanya saja, pemeriksaan akan tetap dilakukan ke sejumlah orang yang mengetahui terkit potongan itu. 

Seperti diberitakan sebelumnya, gaji PNS di lingkungan Dinkes tiba-tiba berkurang. Jumlahnya antara Rp 150 hingga Rp 200 ribu. Potongan itu dibuktikan saat PNS di lingkungan Dinkes melakukan print out buku tabungan. 

Potongan itu membuat heboh. Sebab tak ada pemberitahuan sebelumnya. Pengumumanan potongan itu dilakukan melalui pesan singkat Whatsapp setelah itu ramai. Alasannya, Dinkes tidak memotong melainkan belum diterimakan karena gaji Oktober menunggu PAPBD. Alasan itu terkesan dibuat-buat, sebab gaji PNS sudah ada perinciannya selama setahun. (yua/rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia